Jakarta,REDAKSI17.COM – Indonesia tahun ini akan berganti kepempinan dari Joko Wododo menjadi Prabowo Subianto. Banyak lembaga perekonomian asing yang secara terlibat memberikan pandangan merek mengenai kondisi perekonomian Indonesia jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Salah satunya adalah perusahaan pemeringkat kredit dari Amerika, Fitch Rating.
“Kebijakan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tidaklah akan berubah di area dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,” kata Fitch dalam rilis ‘Indonesia Election Outcome Points to Broad Economic Policy Continuity’ yang dimuat melalui websitenya dikutip Sabtu (24/2/2024).
“Namun ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah sudah pernah meningkat,” tambahnya.
Meski demikian Fitch menyebut terlalu dini melihat bagaimana perekonomian ke depan saat ini. Ditambahkan lebih banyak tinggi banyak kejelasan mengenai kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya akan di area dalam dapat setelah Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024.
“Kami mengantisipasi bahwa Prabowo akan tetap fokus pada penyelenggaraan infrastruktur, termasuk pembangunan ibu kota baru, serta mempertahankan upaya pemerintah saat ini untuk memperkuat pengolahan lanjutan komoditas juga memperluas manufaktur elemen penyimpan daya dan juga juga kendaraan listrik,” papar lembaga dunia itu lagi.
Fitch sendiri sudah memperkirakan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan tetap sekitar atau sedikit di area dalam atas 5% pada tahun ini juga tahun depan, yang mana dimaksud akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi. Di sisi lain, Fitch memperkirakan kebijakan moneter lalu fiskal akan tetap memperkuat stabilitas makroekonomi RI, setidaknya selama sisa tahun ini.
“Namun demikian, kami yakin risiko fiskal jangka menengah sudah terjadi meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang lalu susu gratis di area dalam sekolah yang dimaksud dapat menghabiskan biaya sekitar 2% PDB setiap tahunnya,” jelasnya.
“Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah/PDB yang digunakan yang sangat lebih besar tinggi tinggi juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami. Namun, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan,” tambahnya lagi.
Laporan mingguan Pratinjau Ekonomi Asia Pasifik Moody’s Analytics, yang mana yang dirilis untuk 19-23 Februari 2024, juga menyoroti kemenangan Prabowo. Disebutkan bagaimana Parbowo kemungkinan besar memang akan menjadi Presiden RI.
“Hasil resmi baru akan diumumkan pada Maret, namun pada penghitungan cepat yang mana yang tiada resmi memberi kata-kata mayoritas kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Artinya, tiada diperlukan pemungutan pernyataan putaran kedua,” tulis laporan Moody’s Analytics.
“Susunan pasti majelis rendah belum diketahui secara pasti, namun kami memperkirakan Partai Gerinda yang digunakan yang disebut mengusung Prabowo akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi,” tambahnya.
Sementara dari sisi kegiatan sektor ekonomi negara, Moody’s Analytics menyebutkan prediksi yang mana sebanding dengan Fitch Rating. Kebijakan populer Jokowi akan diteruskan.
“Dari segi kebijakan ekonomi, mantan jenderal yang digunakan itu sudah pernah lama menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya ini mengindikasikan bahwa ia akan tetap berpegang pada kebijakan presiden populer yang tersebut mana akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo,” tutup laporan itu.
Sebut Sri Mulyani
Sebelumnya, media jika Singapura, Channel News Asia (CNA), memuat analisis berjudul ‘Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity’. Laman yang tersebut disebut mengutip opini pakar Andree Surianta, penerima gelar PhD Australia Awards pada dalam Crawford School of Public Policy, Australian National University, yang dimaksud itu pertama kali dimuat Lowy Institute, The Interpreter.
Analisis yang disebut juga menyinggung perekonomian RI. Diungkap janji Prabowo untuk melanjutkan gaya koalisi besar kemudian program infrastruktur besar yang tersebut mana diusung Jokowi, termasuk peningkatan belanja pertahanan serta juga bantuan sosial.
Disebut prospek bagaimana utang mungkin mampu semata bertambah. Disinggung juga bagaimana bila Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, yang digunakan hal tersebut mungkin tak lagi menjabat padahal menjadi salah satu andalan pemerintah Jokowi.
“Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai. Namun, strategi pendapatannya masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan tambahan banyak banyak utang pemerintah,” bunyi analisisnya.
“Potensi pelonggaran disiplin utang umum memicu kecemasan investor, mengingat Indonesia sudah pernah dipuji atas pengelolaan fiskal yang mana bijaksana pada area bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati,” tambahnya.
“Kepergiannya (Sri Mulyani) diperkirakan akan memperparah keresahan ini juga menghadirkan tantangan besar pertama bagi upaya Prabowo untuk mempertahankan kepemimpinannya,” paparnya lagi merujuk kemungkinan bahwa Sri Mulyani tak lagi pada tempat kabinet baru Prabowo nanti.
Sebagaimana diketahui dalam tempat masa kampanye pilpres terdapat sebagian spekulasi tentang pengunduran diri menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan termasuk dalam antara dia yang tersebut mana berpotensi mundur, selain Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan juga juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Sri Mulyani menjabat dalam bawah dua presiden dan juga juga memenangkan penghargaan internasional oleh sebab itu berhasil membawa Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi,” muatnya lagi.
“Basuki Hadimuljono telah lama terjadi hadir sejak masa jabatan pertama Jokowi lalu merupakan tokoh kunci dalam penyediaan infrastruktur, terutama upaya besar-besaran untuk membangun ibu kota negara yang dimaksud digunakan baru. Retno Marsudi juga terdaftar pada tahun 2014 kemudian sejak itu terbukti menjadi diplomat terampil yang dimaksud mampu mencegah KTT G20 yang mana hal itu kacau di tempat tempat tengah meningkatnya ketegangan pada Eropa,” tambahnya menyebut dua menteri lain.
“Prabowo harus memilih menteri pengganti dengan sangat hati-hati untuk meredakan kegelisahan penanam modal internasional lalu menyampaikan pesan kesinambungan,” ujarnya lagi.
