Bali,REDAKSI17.COM – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi strategis, yaitu mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rekomendasi tersebut dinilai sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari upaya menempatkan kedaulatan rakyat secara lebih substantif, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam keseluruhan proses politik.
Selain rekomendasi terkait Pilkada, Rapimnas Golkar juga memberikan perhatian serius pada penyelenggaraan Pemilu. Menurut Bahlil, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan fokus pada pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, menyatakan kesiapan penuh Golkar Bali dalam mengikuti kebijakan yang nantinya diputuskan di tingkat nasional.
“Apa pun kebijakan yang nantinya diambil, kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ini berangkat dari kepentingan rakyat,” kata Demer.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan bahwa sikap Golkar didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada langsung, baik dari sisi proses maupun hasil yang dihasilkan.
“Setelah kami menelaah secara menyeluruh, baik dari proses maupun hasil atau output Pilkada langsung, kami di Partai Golkar telah sepakat untuk mengarah kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” tegasnya.
Menurut Demer, terdapat banyak pertimbangan yang melandasi sikap tersebut. Namun ia mengakui, kebijakan ini tidak akan lepas dari pro dan kontra di ruang publik.
“Ada banyak alasan di balik sikap ini. Jika saya uraikan satu per satu, tentu panjang. Ke depan, pasti akan ada perdebatan antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Namun, kami telah mengkajinya secara mendalam, termasuk potensi kerugian bagi masyarakat maupun negara,” jelasnya.
Demer juga menyadari bahwa keputusan ini tidak selalu populer, baik di mata masyarakat Bali maupun bagi Partai Golkar sendiri. Namun, Golkar memilih menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas pertimbangan elektoral semata.
“Keputusan ini memang tidak selalu populer. Bisa saja dinilai kurang pas, baik di Bali maupun bagi Partai Golkar secara umum. Namun demi kepentingan negara, demi kebaikan yang lebih besar, dan demi menghasilkan pemimpin yang lebih baik ke depan, itulah tujuan Partai Golkar,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sikap Partai Golkar tersebut sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar partai. Ia menyebut, arah kebijakan itu berlandaskan pada AD/ART Partai Golkar hingga nilai-nilai ideologis yang tercermin dalam Mars Partai Golkar. Menurut Demer, jika dalam prosesnya terjadi penurunan simpati masyarakat, hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi politik yang harus diterima demi kepentingan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
