Salah satunya mengajak kader partai dan masyarakat untuk mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, diperlukan prioritas anggaran yang tepat sasaran.
“Menyerukan kepada DPR RI, DPRD dan pemerintahan seluruh Indonesia untuk bukan hanya moratorium, melainkan menghentikan anggaran kunjungan dan studi banding ke luar negeri dan memindahkannya menjadi anggaran bantuan sosial yang lebih diperlukan masyarakat,” ujar Sekretaris Majelis Syariah PPP Fadlolan Musyaffa, dikutip Kamis (11/9/2025).
Menurut Fadlolan, kunjungan fisik sudah tidak relevan di era masifnya dunia maya dan Artificial Intelligence (AI). Terlebih, jika kunjungan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan umat.
Jelang Muktamar, Mahkamah PPP Batalkan Muswilub di 4 Wilayah
Dia menyarankan sebaiknya manfaat anggaran tersebut dialihkan untuk sektor pendidikan seperti kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren.
“Meminta kepada pemerintah merealisasikan secara utuh UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan memberikan dukungan anggaran secara maksimal sehingga memberikan dampak pada kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas pendidikan di pesantren,” jelasnya.
