JAKARTA,REDAKSI17.COM – Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah spekulasi adanya penyisiran terhadap figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai soliditas hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle yang beredar saat ini tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai upaya “bersih-bersih” loyalis Jokowi di kabinet.
Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki gaya politik yang selama ini cenderung merangkul berbagai kekuatan.
“Namun yang perlu diingat bahwa Presiden Prabowo memiliki mahzab politik ‘Rangkulisme’ yang senantiasa merangkul kawan bahkan lawan politik secara proporsional – profesional,” kata Agung.
Ia menyebut, dalam konteks reshuffle, perubahan komposisi kabinet lebih merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan penyesuaian kebutuhan pemerintahan.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak preogatif untuk memastikan peforma kabinet optimal,” ujarnya.
Agung juga menilai poros-poros politik, termasuk kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi, tetap akan memperoleh ruang yang proporsional dalam pemerintahan.
“Poros Solo akan tetap menerima insentif politik yang pas dan pantas ketika orang-orangnya direshuffle,” ucapnya.
Peluang pecah kongsi
Analis komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memandang peluang terjadinya perpecahan antara Prabowo dan Gibran relatif kecil, terutama jika kinerja pemerintahan tetap mendapat dukungan publik.
Menurut dia, elektabilitas Prabowo saat ini masih berada di posisi tertinggi dibanding elite politik lainnya.
Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga menjadi faktor penentu arah politik ke depan.
“Bagi Gerindra juga kemungkinan akan sulit menerima Gibran sebagai pendamping Prabowo. Sebab, kalau itu terjadi sama saja Gerindra memberi karpet merah kepada Gibran pada Pilpres 2034,” jelasnya.
Ia menilai selain Gerindra, partai-partai koalisi lainnya juga berpotensi tidak sepakat apabila Gibran kembali diusung sebagai cawapres.
“Selain Gerindra, partai lain juga tampaknya akan menolak Gibran,” katanya.
Jamiluddin menjelaskan sejumlah partai koalisi memiliki kader yang dinilai memiliki elektabilitas lebih kompetitif.
Ia menyinggung Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menawarkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, serta Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Ketumnya AHY yang elektabilitasnya terus meningkat, tentu tak ingin mengusung sosok lain yang elektabilitasnya lebih rendah,” ucapnya.
Dari sisi elektoral, ia juga menyebut posisi Gibran dalam sejumlah survei belum menunjukkan daya saing kuat dibanding tokoh lain.
“Elektabilitas Gibran sangat rendah, bahkan masih di bawah elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menyulitkan Gibran untuk kembali diterima sebagai pendamping Prabowo, terutama jika partai-partai koalisi mengedepankan pertimbangan elektabilitas dan peluang kemenangan.
“Tidak ada partai politik mau mengusung calon hanya untuk kalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang Gibran untuk maju secara mandiri juga dinilai tidak besar apabila tidak didukung partai besar.
“Kalau pun Gibran maju, tampaknya tidak ada partai besar yang mengusungnya. Selain PSI, kemungkinan Gibran hanya didukung partai gurem lainnya,” tandasnya.
Hingga kini, ada sejumlah nama loyalis Jokowi yang sudah terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo.
Diantaranya, Ketua Relawan Projo, Budi Arie Setiadi yang sempat menjabat sebagai Menteri Koperasi RI dan Abdul Kadir Karding yang dicopot dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Ke depan, santer isu Pratikno yang juga loyalis Jokowi akan kena reshuffle dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Namun hingga kini Pratikno masih tidak memberikan respons terkait kabar tersebut.
Tak hanya dia, ada sejumlah nama lain yang juga dikabarkan akan terkena reshuffle kabinet. Mereka adalah Menteri HAM Natalius Pigai hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Saat dikonfirmasi, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengatakan bahwa isu tersebut tidak dia ketahui.
“Memang ada itu (reshuffle)?” tanya Pigai.
Dia mengatakan Mensesneg Prasetyo Hadi sudah menegaskan bahwa tidak ada reshuffle kabinet.
“Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada,” kata Pigai.
Dia mengatakan bahwa pernyataan tersebut sahih karena menyangkut integritas pemerintah.
“Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati pernyataan dari pemimpin negara. Kalau penyimpin negara keluarga pernyataan itu harus dihormati juga,” jelasnya.
Tak hanya dia, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah yang dikabarkan akan terkena reshuffle juga mengaku tidak tahu isu tersebut.
Dia mengaku tidak tahu nantinya akan direposisi menjadi Kepala Badan Perumahan Rakyat.
Ia hanya mengatakan bahwa reshuffle merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak tau,” ujar Fahri saat menjawab akan direposisi dari Wamen PKP.
Respons Istana
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi usai konferensi pers pengumuman insentif lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Enggak ada reshuffle. Enggak ada,” tutur Prasetyo.
Pemerintah kata Prasetyo saat ini sedang fokus bekerja keras, salah satunya dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan dan juga perayaan hari raya Lebaran. Misalnya membantu kelancaran masyarakat dalam menghadapi mudik.
“Kemudian juga kita ingin memperingan saudara-saudara kita yang dalam rangka puasa dan lebaran biasanya bersilaturahmi, mudik untuk pulang kampung,” kata Prasetyo.
Sejumlah stimulus diberikan pemerintah mulai dari diskon angkutan transportasi kereta api, pesawat, penyeberangan, dan lainnya. Selain itu ada juga insentif berupa penerapan work from anywhere (WFA) agar mobilitas masyarakat optimal.
Tidak hanya itu pemerintah juga memberi bantuan pangan 10 kg beras dan 2 kg minyak goreng selama dua bulan untuk 35,04 juta penerima manfaat.
“Harapan kita dengan seperti itu maka ekonomi akan tumbuh. Ekonomi akan Bergerak pada triwulan pertama,” pungkasnya.
