Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah hingga pada masa sekarang terus berupaya mengkaji kesempatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada Tanah Air. Namun sebelum itu, pemerintah perlu membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel menjelaskan, NEPIO sendiri merupakan sebuah badan yang tersebut dimaksud bertugas mempersiapkan pengerjaan PLTN. Adapun pembentukannya memerlukan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
“Nah kesiapannya RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), PLN dulu. Kemudian, juga ada yang dimaksud digunakan harus dibentuk namanya NEPIO juga ini belum, lalu ini memerlukan persetujuan Presiden untuk bentuk NEPIO,” kata Herman dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (14/11/2023).
Menurut Herman, pembentukan NEPIO menjadi hal yang mana digunakan lumrah diimplementasikan oleh suatu negara yang dimaksud mana akan memulai program nuklir. Bahkan, pembentukan ini juga direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency).
Herman menilai, dengan adanya NEPIO, maka peneliti peneliti di tempat tempat Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mana dimaksud saat ini sudah dilebur menjadi organisasi riset dalam tempat Badan Riset kemudian Inovasi Nasional (BRIN) mampu jadi masuk di dalam area dalamnya.
“Itu ketuanya Presiden, nah sekarang kalau NEPIO didirikan itu barangkali orang-orang yang digunakan hal itu pada Batan sebelumnya sanggup jadi masuk ke situ,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah segera membentuk kembali badan-badan riset yang dimaksud dimaksud telah dilakukan terjadi dilebur ke dalam BRIN. Terutama apabila pemerintah kritis untuk mengembangkan energi nuklir dalam Indonesia.
“Menurut saya ada satu hal yang tersebut perlu mendapat perhatian badan pelaksana yang tersebut yang disebut ada sekarang itu badan tenaga nuklir itu sudah dibubarkan, sudah dilebur ke dalam BRIN ini yang mana dimaksud saya sayangkan. Jadi pemerintah kalau memang harus go nuklir Batan ini harus dihidupkan kembali,” ujarnya.
