Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal
TANJUNGPINANG,REDAKSI17.COM – Nama Rizki Faisal belakangan disebut-sebut potensial memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau menggantikan Akhmad
Maruf Maulana.
Pengurus DPD Partai Golkar Kepri, Asmin Patros di Tanjungpinang, Senin 16 Juni 2025, mengatakan, untuk sekarang nama Rizki Faisal lebih menonjol bakal memimpin partai ini ke depan.
“Kalau dilihat dari perkembangan politik di internal partai, dan berdasarkan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Golkar Kepri, yang lebih menonjol itu Rizki Faisal, sebab beliau jabat sekretaris partai,” ucapnya.
Rizki Faisal menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan Kepri. Sebelumnya, Rizki menjabat sebagai pimpinan DPRD Kepri.
Nama lainnya yang muncul seperti Ade Angga, pengurus DPD Partai Golkar Kepri, yang juga menjabat sebagai pimpinan DPRD Tanjungpinang.
“Ade Angga juga memiliki pengaruh yang cukup kuat di Golkar Kepri,” ujarnya, yang menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Kepri.
Pada dasarnya, seseorang menjabat sebagai Ketua Partai Golkar tidak melebihi dua periode. Namun kebijakan khusus dapat diberlakukan, misalkan Ansar Ahmad bisa menjabat ketua untuk periode ketiga ketika tidak ada calon lain.
Saya kira nama Ansar Ahmad tidak dapat diabaikan dalam Musda Golkar Kepri mendatang ketika tidak ada calon lain,” kata Asmin yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kepri.
Asmin sendiri memastikan dirinya tidak mencalonkan diri dalam Musda Partai Golkar Kepri. Namun ia menegaskan mendukung siapapun figur yang terpilih dalam musda tersebut.
Begitu pula dengan Akhmad Maruf Maulana tidak mencalonkan diri dalam musda tersebut, karena ingin fokus mengurus bisnis.
“Terakhir kami dapat informasi kalau Pak Maruf tidak mencalonkan diri lagi karena ada banyak bisnis yang harus diurusnya,” katanya.
Sampai sekarang, kata dia pengurus DPD Partai Golkar Kepri masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan musda dari DPP Partai Golkar. DPP Golkar telah menetapkan pelaksanaan musda paling lama 31 Desember 2025.
“Setelah ada petunjuk teknis, kami baru bergerak untuk menetapkan tahapan pemilihan,” ujarnya.
