Jakarta,REDAKSI17.COM – Ganjar Pranowo secara mengejutkan cukup banyak menyampaikan kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola kegiatan perekonomian negara. Dirinya pun siap membereskan hal itu jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang mana dimaksud diselenggarakan oleh INDEF lalu CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023). Ganjar hadir secara bergantian dengan Anies Baswedan juga juga Prabowo Subianto.
“Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada berunjuk rasa kenapa bandara sepi?,” ungkap Ganjar memulai kekeliruan Jokowi yang tersebut mana pertama.
Infrastruktur Dibangun Tapi Sepi
Era Jokowi, anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar Rp 177,9 triliun menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.
Dari awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang tersebut digunakan beroperasi pada era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah yang dimaksud setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang dimaksud beroperasi di tempat tempat Indonesia.
Kemudian, ada 35 bandara dibangun. baik pembangunan bandara baru, lanjutan pengerjaan dari periode sebelumnya, reaktivasi bandara, maupun proyek terminal bandara. Menjadi banyak perhatian adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang digunakan megah namun sepi.
Ganjar melihat persoalan dalam infrastruktur yang yang disebut dibangun Jokowi adalah utilisasi. Infrastruktur yang mana dimaksud menjadi penyambung antar daerah sudah terbangun. Di sisi lain dunia usaha antar daerah hal itu sangat timpang, sehingga infrastruktur tiada termanfaatkan dengan baik.
Menurut Ganjar, perekonomian tiada ada bisa saja sekadar cuma tumbuh di tempat area kota. Desa juga harus melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Jadi nilai tambah infrastruktur yang mana ada juga kota tiada makin berat dengan migrasi, kemudian juga desanya mampu tumbuh, juga jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya mucul. Istilahnya, negoro moro toto, Desa moro coro,” terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, kemiskinan dalam area perdesaan 12,22%, sementara di tempat dalam perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 jt orang.
Pengembangan Industri Maritim Tak Niat
Persoalan selanjutnya adalah industri. Ganjar melihat beberapa industri tak dioptimalkan dengan baik, antara lain pertambangan juga perkebunan. Dua kelompok ini semata-mata memberi keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakatnya seringkali jadi penonton juga penderita.
Menurut Ganjar, seharunya pemerintah pusat mampu menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset serta pemberian yang dimaksud sekarang belum tepat sasaran.
Ganjar bahkan menyoroti langsung perihal bangunan pada sektor maritim dalam sembilan tahun terakhir tak ada perubahan signifikan. “Ya gak niat pak. Mau pakai alasan apa lagi? masih land based,” tegas Ganjar.
Indonesia mempunyai kekuatan sumber daya kelautan kemudian perikanan, akan tetapi menurut Ganjar total tangkapan ikan semata masih kalah dari negara tetangga.
“Lampung itu orang protes, pak saya ngurus ijin kapal susah setengah mati,” ujarnya. Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi. Kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kendala dunia perniagaan di area dalam bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan.
Ganjar mengakui ini persoalan sulit ketimbang memanfaatkan sumber daya alam dalam tempat darat. “Maka cara berpikir pembangunannya itu ocean based oriented tak lagi land based. Kenapa selama ini kita land based? Karena gampang. Kalau batu bara tinggal ambil aja, izin tau sendiri, kalau ada permasalahan sanggup gampang aja,” paparnya.
 Foto: 10 Tahun Pembangunan Maritim RI Tak Berubah, Ganjar: Gak Niat! (CNBC Indonesia TV)10 Tahun Pembangunan Maritim RI Tak Berubah, Ganjar: Gak Niat! (CNBC Indonesia TV) |
Transisi Energi Hindari Malapetaka
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT pada area dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Indonesia membutuhkan penyertaan modal sebesar Rp 1.300 triliun agar terhindar dari malapetaka lingkungan.
Dana ini, kata Ganjar, dipakai untuk program transisi energi terbarukan. Transisi energi ini diyakini mampu mengurangi polusi. Selain itu, Ganjar melihat energi baru kemudian juga terbarukan (EBT) cocok diterapkan dalam dalam Indonesia.
“Di transisi hijau, kalau mau mengurangi kerusakan lingkungan angkanya Rp 1.300 triliun, padahal kalau ada polusi ini duitnya terserap segitu juga. Lalu, sekarang lagi panas dan juga juga angin, itu mampu jadi EBT,” katanya.
Namun, pengembangan EBT ini mahal sekali. Oleh dikarenakan itu, Ganjar mengatakan dirinya akan mengundang penanam modal dunia. “Mau gak penyertaan modal ke EBT Indonesia, Anda butuh pembangunan dunia usaha ke sini. Tapi Anda butuh energi yang mana mana besar,” ungkapnya.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Pertama meningkatkan Skor Programme for International Student Assessment atau PISA score dengan mengevaluasi sistem pendidikan. Selain itu menekan bilangan stunting ke 12% juga hitungan kematian ibu (AKI).
Kedua, Ganjar juga akan menggalakkan 100 universitas terakreditasi unggul sanggup dimanfaatkan oleh buruh berprestasi kemudian para keluarganya. Ketiga menggalakkan kurikulum siap kerja oleh swasta untuk universitas. “Momentum ini harus dipakai dikarenakan kita punya bonus demografi. Kira-kira 10-13 tahun ke depan. Jangan sampai ini jadi malapetaka demografi.”
Selanjutnya, menaikkan nomor harapan hidup juga jaminan sosial hari tua. Hal ini penting diimplementasikan agar kehidupan masyarakat di dalam dalam hari tuanya tetap bahagia juga juga terjamin kehidupannya. “Banyak orang tua kita yang dimaksud dimaksud sudah tak bekerja tapi tak ingin istirahat dengan terus kerja. Ada juga yang tersebut digunakan pingin istirahat tapi tetap haru bersosialisasi juga juga ada yang sudah sepuh hidup sendiri,” jelasnya.
Selamatkan BUMN Karya
Ganjar mengatakan sudah banyak BUMN Karya bangkrut lantaran pembangunan infrastrutktur. Menurut Ganjar hal ini juga terjadi oleh sebab itu semua proyek dipegang oleh pelat merah. Alhasil banyak ada sebagian pihak yang mana mana “bermain”.
“Ini yang dimaksud saya maksud sebagai sesuatu yang digunakan hal tersebut prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan,” katanya.
Pun saat ini perusahaan BUMN banyak yang tersebut dimaksud mengandalkan jaring pengaman APBN. Sebagaimana diketahui saat terjadi permasalahan pemerintah kemudian menyuntik modal.
Ganjar pun menyindir bahwa BUMN yang digunakan digunakan merugi tak mendapatkan sanksi. “Ada gak sih penalty buat merek [BUMN], kalau kamu gak perform, kamu gak gajian?” katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam setahun terakhir terungkap permasalahan pada sebagian BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang mana dimaksud menumpuk lalu gagal bayar surat utang.
Dari sisi kinerja, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat kehilangan bersih sebesar Rp 2,83 triliun pada kuartal III/2023 dari sebelumnya meraup untung sebesar Rp 425,29 jt pada tahun lalu.
Kemudian PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan kerusakan sepanjang tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Kinerja keuangan perusahaan membaik pada semester I-2023, dengan laba bersih senilai Rp 33,73 miliar. Akan tetapi perlu diingat pada 2020 juga 2021, Hutama Karya mencatat kerugian pada masing-masing tahun yang tersebut sebesar Rp 2 triliun.
Oleh akibat itu, kata Ganjar, nantinya dia akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Dalam hal itu dia akan mengandalkan pasangannya pada Pilpres 2023, Mahfud MD. Sementara itu, pemerintah sudah pernah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN karya yang dimaksud pada masa saat ini hampir karam ditelan utang.
Kembalikan Fungsi Bulog
Ganjar Pranowo meminta-minta Perum Bulog dikembalikan pada fungsinya. Dengan begitu, kata dia, bisa saja belaka mencegah terjadinya praktik oligopoli pangan di dalam dalam dalam negeri.
Dia pun menyoroti produksi bawang putih di tempat area dalam negeri yang dimaksud hal tersebut terus menyusut. Padahal, kata Ganjar, pemerintah dapat menugaskan perguruan tinggi atau para peneliti untuk membantu pengembangan varian bawang putih yang tersebut dimaksud cocok pada dalam Indonesia.
“Termasuk bawang putih, merosot terus. Ayo siapa yang mana bermain? Makelar. Maka petani diminta menginvestasikan itu nggak mau. Apa komentarnya? Karena bukan tanaman kita, sulit, ini tanaman subtropis. Ada perguruan tinggi, kasih penugasan,” kata Ganjar.
“Kita bikin sebanding IPB, bawang putih dalam Brebes, di dalam tempat Tegal. Maka, gimana supaya tak terjadi oligopoli? Kembalikan Bulog ke fungsi awal. Pangan jangan dilempar ke pasar. Pangan harus dikuasai negara, oleh sebab itu ini hidup terhentikan bangsa,” cetusnya. ‘
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga sanggup semata mempertimbangkan mengajak Malaysia dan juga juga Brunei Darussalam membangun industri pupuk pada Kalimantan.
“Kita lakukan perbaikan, kita kembalikan orientasi, membangun ketimbangan wilayah. Saya senang Kalimantan dibangun. Ada infrastrukturnya, kawasan khususnya,” katanya.
“Bicara pertanian yang digunakan mana saat ini pupuknya sampai saat ini masih jadi hambatan berat, kenapa nggak bangun industri pupuk dalam tempat Kalimantan, dengan Malaysia lalu Brunei Darussalam? Supaya suplainya dekat, supaya nggak oligopoli,” pungkas Ganjar.
redaksi17.com
