Mantrijeron,REDAKSI17.COM – Pendidikan politik menjadi satu hal penting yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Inilah yang menjadi alasan mendasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta menggelar Sekolah Demokrasi bagi 100 pemuda pada Selasa (6/5/2025) di The Alana Malioboro.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati menjelaskan, Kota Yogya dikenal sebagai laboratorium demokrasi karena sejarah panjang dalam pergerakan sosial dan politik, ada tanggung jawab bagaimana memastikan partisipasi publik berjalan baik.
“Sebagai kota pendidikan dengan populasi penduduk usia muda yang tinggi, Yogyakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pionir penguatan demokrasi yang sehat, melalui pendidikan politik tersistematis dan inklusif,” jelasnya.
Menurutnya generasi muda perlu memahami, demokrasi yang ideal tidak diukur dari rutinitas penyelenggaraan pemilu saja, tapi juga sejauh mana proses politik melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui cara yang akuntabel.
“Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan hari ini dan besok merupakan inisiatif untuk menciptakan ruang diskusi, advokasi, dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Agar teman-teman bisa menjadi edukator, motivator dan mobilisator masyarakat untuk membangun demokrasi dan proses politik yang sehat dan berkualitas,” imbunya.
Peneliti dari Polgov Universitas Gadjah Mada Fitria Yuniarti menyampaikan, suara anak muda bisa sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan dan hasil pemilu. Sehingga partisipasi mereka menjadi penting dan harus terus ditingkatkan.
“Pada pemilu 2029 diperkirakan akan ada lebih dari 60 persen pemilih generasi Z dan alfa. Artinya sejak sekarang partisipasi mereka harus dipupuk, agar nalar aktif dan kritisnya dalam berdemokrasi berjalan sehat. Sehingga siapa yang dipilih, kebijakan apa yang dibuat, dan nilai yang diusung pemimpin mendatang akan membawa Indonesia pada kondisi yang lebih baik,” terangnya.
Senada dengan itu narasumber dari Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati mepaparkan, salah satu ancaman demokrasi yang hingga saat ini masih ada ialah praktik politik uang.
“Sasaran dari praktik tersebut adalah kelompok rentan, warga miskin, lansia, disabilitas, perempuan, yang mayoritas dari mereka juga kesulitan mengakses informasi maupun pendidikan politik. Untuk itu kami harap, teman-teman peserta hari ini selanjutnya bisa menyebarkan pengetahuan politiknya ke lingkungan terdekat,” paparnya.
Sementara itu salah satu peserta yang merupakan seorang mahasiswa, Rich mengatakan, pemerataan akses informasi untuk meningkatkan pengetahuan politik kelompok rentan menjadi satu hal yang kompleks.
“Terutama untuk teman-teman disabilitas, menurut saya harus ada fasilitator khusus yang membantu mereka untuk mendapatkan haknya dalam berdemokrasi, termasuk akses pendidikan politik,” katanya.
