Jakarta,REDAKSI17.COM – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik yang mengkoordinasikan Bidang Luar Negeri, Idrus Marham mengecam keras serangan militer gabungan Amerila Serikat dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Ia mencatat bahwa serangan tersebut tidak hanya menyasar simbol kepemimpinan sebuah negara berdaulat, tetapi juga menjadi preseden buruk berbahaya dalam tata hubungan internasional.
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia,” kata Idrus uang dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (2/3/26).
Idrus menyebut bahwa serangan juga menerobos keasasian Wilayah dan Otoritas Negara lain. Bahkan mencederai rasa keagamaan Umas Islam se dunia.
“Pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah dan menyeret kekuatan global ke pusaran perang terbuka,” ujarnya.
Usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Idrus menegaskan pandangan Bahlil bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Ia menyebut tindakan militer sepihak sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” jelas Idrus
Ia juga menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan apalagi serangan yang dilakukan Amerika dan Israel bertepatan dengan bulan Suci Ramadan.
Berdasarkan laporan media internasional, serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga memicu kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk kawasan Teheran.
“Korban sipil dilaporkan berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Ketika bom dijatuhkan yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” ungkap Idrus.
Idrus juga menyampaikan, sikap politik Ketua Umum Bahlil untuk mendorong pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional untuk menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata.
“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” tegasnya
Idrus meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik meluas.
“Jika konflik ini terus bereskalasi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global, termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional,” tutupnya.
