Jakarta,REDAKSI17.COM – Kalangan buruh mempertanyakan rencana pemerintah yang mana yang disebut akan datang menarik iuran gaji buruh setiap bulannya, terutama dari sisi pengelolaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal khawatir dana yang digunakan dikelola justru menjadi Bancakan oleh pemangku kebijakan.
“Kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan nggak calon dikorupsi?” kata Said Iqbal pada tempat depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Ia memperlihatkan bagaimana kelolaan negara dalam bidang keuangan justru raib akibat banyak birokrat yang dimaksud bermain untuk korupsi.
“Korupsi yang dimaksud dimaksud terjadi di tempat dalam ASABRI, dikorupsi besar-besaran. Taspen? Korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang dimaksud digunakan bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami penduduk sipil khususnya buruh tak rela uang ini dikorupsi,” ujar Said.
Adapun uang yang tersebut digunakan akan datang diambil merupakan iuran dari pekerja serta pengusaha. Di sisi lain, pemerintah bukan terlibat berkontribusi dalam iuran tersebut.
“Pemerintah tak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?” Ujar Said.
Ia mengklaim duta pemerintah pun tidaklah sanggup transparan dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan ini nantinya.
“Jangankan diterima istana, debat-debat BP Tapera sudah enggak mau kalau saya hadir. Jadi merek sudah menghindar sekarang,” sebut Said Iqbal.
Ia mengancam jika ini regulasi ini bukan ada dicabut, maka buruh akan datang melakukan demo besar-besaran.
“Bila ini (Tapera) tiada dicabut, maka akan dijalankan aksi yang dimaksud tambahan banyak meluas di dalam dalam seluruh Indonesia serta juga melibatkan komponen warga yang mana mana lebih banyak lanjut luas,” katanya
