Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan serta juga Ketahanan Pangan yang dimaksud dimaksud Berkelanjutan”.
Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan forum ini akan diikuti oleh 10 provinsi besar lalu sudah berjalan cukup lama.
“Raker ini menjadi forum antar-pemerintah daerah untuk berdiskusi program-program kerja identik yang hal itu saling menguntungkan,” rinci Dewi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (16/5/2024).
Selain menetapkan program prioritas untuk periode 2025-2029, dalam pertemuan ini juga dibahas rekomendasi kebijakan apa yang mana ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun permasalahan ketahanan pangan nantinya akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut.
“Termasuk juga mencari program-program yang tersebut mana sanggup dikerjasamakan, lalu menetapkan program kerja mirip bangunan untuk 2025-2029, jadi pada 2025 sanggup langsung bekerja,” tegas Dewi.
Dewi mengatakan Pemprov DKI Jakarta berharap bisa bekerja identik dalam ketahanan pangan berkelanjutan antar-pemerintah daerah. Dewi merinci, ketahanan pangan tengah menjadi topik nasional, apalagi pemerintah daerah diharapkan bisa jadi hanya memenuhi kebutuhannya pangannya.
“Kebutuhan pangan diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah termasuk untuk mengantisipasi inflasi. Apalagi pada area Jakarta sendiri sangat memerlukan dukungan daerah lain, lantaran bukan daerah produsen, namun tergantung pada daerah lain, bukan cuma kawasan aglomerasi tapi daerah-daerah produksi,” jelas Dewi.
Adapun 10 provinsi itu yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur.
Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang tersebut digunakan perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta juga melihat begitu banyak hambatan juga kebutuhan rakyat di area dalam daerah yang mana harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif.
Setiap daerah mempunyai batas wilayah administratif yang tersebut ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai kesulitan serta kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional pada bidang sosial dunia usaha yang tersebut melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.
Hal itu menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah agar berbagai kesulitan lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama lalu sebaliknya agar banyak kemungkinan yang digunakan yang disebut merekan miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks inilah, Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) secara rutin setiap tahun menyusun program kerjasama konstruksi daerah 10 provinsi anggotanya.
Forum kerjasama daerah ini cukup strategis dikarenakan meliputi 60% dari total agregat penduduk Indonesia. FKD-MPU mampu menjadi model kerjasama daerah yang tersebut hal itu menyentuh persoalan pada tempat atas akibat melibatkan dinas-dinas atau SKPD teknis terkait.
Tahun ini, Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 akan menghadirkan beberapa jumlah keseluruhan pejabat pemerintah hingga akademisi.
Dewi menyampaikan, Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pengerjaan dalam Indonesia. Jangan sampai ketinggalan lalu simak update selengkapnya di tempat area CNBC Indonesia.
