GEDONGTENGEN,REDAKSI17.COM– Pemerintah Kota Yogyakarta membangun sinergi dengan para pengurus kampung se- Kota Yogyakarta guna mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Terutama agar program dan kegiatan pemerintah bisa berjalan di masyarakat. Pengurus kampung diharapkan tidak hanya menginformasikan tapi juga berperan untuk menggerakan masyarakat.
Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan kehadiran pengurus kampung berangkat dari Undang-Undang Keistimewaan DIY. Terkait Undang -undang keistimewaan DIY salah satunya menyangkut aspek budaya. Pengurus kampung diharapkan menguatkan konstruksi budaya untuk mewujudkan ketahanan sosial di masyarakat.
“Kehadiran kampung ini berangkat dari konsep bagaimana menguatkan konstruksi budaya masyarakat mewujudkan ketahanan sosial masyarakat,” kata Aman ditemui saat workshop lembaga kemasyarakatan bagi pengurus kampung di se-Kota Yogyakarta, di Hotel Royal Darmo, Rabu (5/6/2024).
Menurutnya ketahanan sosial masyarakat menjadi modal dasar berjalannya program dan kegiatan pemerintah di masyarakat. Dalam workshop itu salah satu program dan isu strategis yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah di tingkat hulu, Pemkot Yogyakarta membuat gerakan zero sampah anorganik dan mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja (Mbah Dirjo). Keduga program itu memberdayakan masyarakat dengan harapan bisa berjalan dan berhasil.
“Saya kira bahwa modal dasar dari berprogram dan berkegiatan adalah pondasi sosial masyarakat. Mudah-mudahan dengan ketahanan sosial dan konstruksi budaya yang kuat maka apapun programnya, apapun kegiatannya probabilitas potensi keberhasilannya lebih besar,” terangnya.
Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Subarjilan menyampaikan Pemkot Yogyakarta memposisikan pengurus kampung menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan di Kota Yogyakarta. Kegiatan workshop lembaga kemasyarakat itu diadakan setiap tahun untuk memberikan informasi dan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh pengurus kampung guna mencapai tujuan pembangunan di Kota Yogyakarta.
“Kegiatan ini untuk memberikan informasi beberapa isu-isu strategis di Kota Yogyakarta. Harapannya pengurus kampung bisa bersinergi dengan Pemkot Yogyakarta sesuai dengan fungsinya. Penekanan terkait peran pengurus kampung dalam ketahanan sosial seperti kerukunan dan kebersamaan masyarakat,” jelas Subarjilan.
Dia menyatakan ketahanan sosial masyarakat dengan kerukunan dan kebesamaan masyarakat di dalam menanggapi isu-isu strategis. Peran pengurus kampung bisa menjelaskan dan menginformasikan kepada warga masyarakat dan menggerakan potensi masyarakat terkait isu-isu strategis dan pembangunan. Terutama isu strategis saat ini terkait pengelolaan sampah. “Jadi pengurus kampung diharapkan menyosialisasikan, mendorong memotivasi dan menggerakan,” ujarnya.
Salah satu peserta workshop Ketua Kampung Tahunan, Muhammad Helmi Rahman menyambut positif kegiatan workshop lembaga kemasyarakatan kepada para pengurus kampung yang diadakan Pemkot Yogyakarta. Melalui kegiatan itu pengurus kampung bisa mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Yogyakarta. Terutama terkait isu-isu dan permasalahan di masyarakat. Misalnya terkait pengelolaan sampah agar mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Yogyakarta untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.
“Kegiatannya bagus. Ini salah satu sinergi dari Pemkot (Yogya) dengan kita yang ada di lapangan, dalam hal ini selaku pengurus kampung. Inisiasi-inisiasi seperti ini perlu senantiasa dilakukan rutin agar kita juga menyampaikan masyarakat selaras, seimbang dengan apa yang akan dilakukan Pemkot Yogyakarta. Kalau di wilayah kami ada pertemuan rutin, itu nanti akan kami sampaikan,” ucap Helmi.
