Jakarta,REDAKSI17.COM – Kebijakan pemerintahan Biden mengenai Gaza telah lama terjadi banyak dikritik dikarenakan berantakan juga juga Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengakui sudah terjadi bencana kemanusiaan dalam sana, sehari setelah Departemen Luar Negeri menyatakan Israel mematuhi hukum kemanusiaan internasional.
Washington juga bersikap defensif pada Selasa (26/3/2024) atas klaimnya bahwa resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB yang digunakan abstain tak mengikat, sebuah interpretasi yang tersebut digunakan menimbulkan AS berselisih dengan negara-negara anggota lainnya, pakar hukum internasional, kemudian PBB sendiri.
Para analis mengatakan ketegangan makin terlihat ketika pemerintah berusaha mempertahankan kebijakan yang dimaksud digunakan bertujuan untuk mempengaruhi tindakan Israel lalu mencegah kelaparan skala penuh di area tempat Gaza, sambil menghindari pemakaian pengaruh, seperti pembatasan pasokan senjata, yang digunakan digunakan dapat menimbulkan dampak urusan urusan politik dalam dalam negeri pada tahun pemilu.
Jeremy Konyndyk, mantan pejabat senior Biden yang digunakan hal itu sekarang menjadi presiden kelompok advokasi bantuan Refugees International, mengatakan “strateginya berantakan.”
“AS sedang membicarakan sebuah permainan besar dalam memerangi kelaparan yang dimaksud diciptakan oleh bom dan juga juga kedok diplomatiknya,” kata Konyndyk pada tempat wadah media sosial X. “Ini bukanlah cara Anda melawan kelaparan. Ini adalah situasi yang yang disebut menciptakan orang-orang kelaparan.”
Lloyd Austin mengakui betapa dalamnya juga mendesaknya krisis ini ketika ia bertemu dengan rekannya dari Israel, Yoav Gallant, pada Pentagon.
“Gaza menderita bencana kemanusiaan lalu situasinya makin buruk,” kata Austin kepada Gallant dalam sambutannya di area tempat depan pers, sambil menyerukan perluasan pengiriman bantuan melalui darat secara signifikan.
Di bawah tekanan AS, Israel telah dilakukan terjadi membuka jalur darat ketiga ke Gaza, Gerbang 96, yang digunakan yang disebut memberikan akses ke utara, namun terus membatasi skala konvoi bantuan yang dimaksud itu melewatinya melalui pembatasan barang-barang yang digunakan dianggap miliki kegunaan ganda.
Israel mengumumkan pada Senin bahwa merekan akan berhenti bekerja serupa dengan badan bantuan PBB UNRWA, badan bantuan utama yang dimaksud hal tersebut melayani Gaza. UNRWA mengatakan konvoi bantuannya telah terjadi diimplementasikan diblokir sejak 21 Maret.
Pada hari yang tersebut digunakan sama, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, menegaskan bahwa AS saat ini bukan punya alasan untuk membantah jaminan Israel bahwa mereka mematuhi hukum kemanusiaan dalam dalam Gaza.
“Kami belum menemukan bahwa merek melanggar hukum humaniter internasional, baik dalam hal pelaksanaan perang maupun dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan,” kata Miller.
Penilaian AS sangat penting berdasarkan memorandum keamanan nasional yang digunakan dikeluarkan oleh Joe Biden pada bulan Februari, yang tersebut hal itu dikenal sebagai NSM-20, yang digunakan mana mensyaratkan “jaminan tercatat yang mana dimaksud kredibel kemudian dapat diandalkan” dari negara-negara yang tersebut mana menerima senjata AS bahwa merekan itu akan menggunakan “artikel pertahanan apapun sesuai dengan pedoman hukum humaniter internasional”.
Salah satu kriterianya adalah “negara penerima akan memfasilitasi lalu tidaklah ada secara sewenang-wenang menolak, membatasi, atau menghambat, secara langsung atau tiada langsung, pengangkutan atau pengiriman bantuan kemanusiaan AS lalu upaya internasional yang digunakan didukung pemerintah AS untuk memberikan bantuan kemanusiaan.”
Jika menteri luar negeri atau menteri pertahanan menganggap kepatuhan negara yang dimaksud “dipertanyakan”, pasokan senjata dapat dihentikan.
Picu Kemarahan
Pernyataan Miller mengenai jaminan Israel memicu kemarahan dari organisasi bantuan lalu beberapa anggota Kongres yang mana dimaksud progresif.
“Berpura-pura bahwa Israel bukan ada melanggar hukum internasional atau mencampuri bantuan kemanusiaan AS adalah hal yang digunakan mana tiada masuk akal,” kata Senator Bernie Sanders. “Posisi Departemen Luar Negeri AS mengolok-olok hukum AS serta jaminan yang digunakan itu diberikan kepada Kongres.”
Miller mengatakan ada “proses yang hal itu sedang berlangsung” untuk menilai legalitas operasi militer Israel di dalam dalam Gaza, mengacu pada mekanisme peninjauan yang itu dibentuk oleh pemerintah pada bulan September, yang dimaksud disebut Panduan Respons Insiden Kerusakan Sipil.
“Sampai saat ini, kami belum mengambil kesimpulan bahwa Israel melanggar hukum humaniter internasional,” kata Miller, namun menambahkan bahwa proses peninjauan akan terus berlanjut.
Chris Van Hollen, manusia senator Partai Demokrat, mengatakan ada ambiguitas mengenai posisi Departemen Luar Negeri namun jika dikatakan bahwa Israel saat ini mematuhi persyaratan NSM-20, “keputusan merek identik sekali tidaklah sesuai dengan kenyataan pada dalam lapangan, terutama dengan menghormati standar yang disyaratkan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke dalam serta di dalam area dalam Gaza.”
