Yogyakarta (14/04/2025)REDAKSI17.COM – Pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perlu ada sinkronisasi tema pembangunan, antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan hal demikian pada Rakor Pengembangan Infrastruktur dan Pariwisata Sleman dan Bantul, Senin (14/04) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Rakor yang dipimpin Sri Sultan ini sekaligus dihadiri oleh Sekda DIY, Bupati Bantul, Wakil Bupati Sleman, beserta jajaran.
“Kami ingin merapatkan barisan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Komunikasi adalah alat yang sangat vital dalam menyamakan persepsi,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengingatkan bahwa setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menggunakan tema yang disepakati. APBD kabupaten/kota harus direkomendasikan ke provinsi sebelum diajukan ke Departemen Dalam Negeri. Ia berharap agar proses penyusunan APBD dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada yang terlewat.
“Bagaimana mungkin kita bisa membicarakan pembangunan berkelanjutan jika kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik? Kantor DPRD masing-masing di kabupaten/kota harus sepakat terhadap bentuk APBD sebelum dikirim ke provinsi. Ini agar tidak kerja dua kali,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memaparkan sejumlah isu strategis terkait pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Kabupaten Bantul. Ada 12 rencana pembangunan yang sedang berjalan dan direncanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan daya tarik pariwisata di daerahnya.
Rencana pertama adalah restorasi Gumuk Pasir yang bertujuan untuk melestarikan keindahan alam dan meningkatkan daya tarik wisata. Kedua, pembangunan JJLS di Kelok 23 dan rest area yang saat ini sudah hampir selesai, dibiayai oleh APBN.
Ketiga, pembangunan Taman Budaya Bantul yang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Keempat, pengembangan akses objek wisata di Dlingo, termasuk akses menuju Mangunan dan objek-objek wisata berbasis hutan lainnya.
Kelima, pembangunan dermaga pendaratan ikan di Muara Kali Opak, Pantai Depok, yang diharapkan dapat mendukung sektor perikanan. Dilanjutkan dengan pengembangan Sumbu Filosofis di wilayah Krapyak menjadi fokus keenam. Ketujuh, pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang terus disempurnakan, terutama di ITF Bawuran.
“Alat-alatnya sudah tersedia hanya saja sarana pendukungnya yang sedang proses,” terang Halim.
Ke-8, pengembangan SPAM Kamijoro. Berikutnya yang kesembilan, pengembangan kawasan Pansela di sepanjang pantai selatan Kabupaten Bantul menjadi perhatian kesembilan, di mana beberapa pihak ingin berkontribusi dalam pembangunan kawasan ini.
Selanjutnya yang kesepuluh, pengelolaan Goa Cerme di Selopamioro, Imogiri, dan ke-11 adalah pembangunan kawasan industri Piyungan yang telah diberikan izin seluas 85 hektar pada masa Bupati Suharsono. Namun, hingga saat ini, kawasan industri tersebut belum berkembang sejak tahun 2016.
“Kami merasa sangat penting untuk melanjutkan rencana pembangunan kawasan industri ini dan selanjutnya akan kami sampaikannya secara detail kepada Bapak Gubernur,” ujarnya.
Ke-12, rencana rehabilitasi bangunan yang rusak akibat banjir, terutama di kawasan timur Bantul. Ia menekankan bahwa 12 isu strategis ini mencakup tiga sektor ekonomi yang mendominasi PDRB Kabupaten Bantul, yaitu sektor industri, pertanian, dan pariwisata.
“Sektor industri telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui sektor pertanian. Hal ini menarik perhatian investor, terutama di sektor garmen, yang berencana memindahkan pabrik mereka dari Tangerang dan Bekasi ke Bantul,” kata Halim.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Halim berharap dapat meningkatkan infrastruktur dan pariwisata di daerahnya. Selain itu juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Selain Bupati Bantul, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memaparkan berbagai program unggulan Sleman. Salah satu program utama yang diperkenalkan adalah Sleman Go Green, yang fokus pada penyediaan ruang terbuka hijau publik dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa program ini mencakup penyediaan ruang terbuka hijau di setiap kelurahan, serta program Sleman Tuntas Sampah yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah di daerah tersebut. Selain itu, penerangan jalan yang merata dan akses air bersih juga menjadi prioritas, di mana program “Sleman Padang” berfokus pada perbaikan jalan dan penyediaan akses air bersih untuk masyarakat.
Program Sleman Rahayu, salah satu program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 5%. Program ini mencakup kemudahan akses permodalan bagi UMKM, peningkatan literasi digital, serta pencetakan wirausaha muda, terutama perempuan melalui program Youthpreneur dan Womanpreneur.
Sementara pada pengelolaan sampah, Danang menjelaskan rencana operasional TPST Donotirto yang akan dimulai pada Juni 2025, dilengkapi dengan tiga modul dengan kapasitas maksimal 60 ton per hari. Selain itu, TPS di Desa Sendangsari juga akan dilengkapi dengan mesin yang mampu melayani 6 transfer depo dengan kapasitas 40 ton per hari.
“Program Tuntas Sampah juga mencakup peningkatan kapasitas TPS3R dan pengembangan bank sampah di 120 dukuhan, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk teknologi pemusnahan limbah. Saat ini, Sleman memiliki 303 bank sampah dan membutuhkan tambahan 99 bank sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah,” tutup Danang.
Humas Pemda DIY
