Jakarta,REDAKSI17.COM – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak memasukkan konstruksi Ibu Kota Nusantara ke dalam visi-misi serta program kerjanya. Dua ekonom setuju proyek IKN akan tetap berlanjut sekalipun Anies-Imin terpilih. Absennya proyek IKN cuma akan berpengaruh dari sisi anggaran.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan tidaklah masuknya program pembangunan IKN ke dalam visi-misi pasangan ini akan berpengaruh pada anggaran yang dimaksud mana disediakan untuk proyek IKN. Jika tak menjadi prioritas maka anggaran pengerjaan proyeknya tak akan sebesar yang mana mana memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Konsekuensinya nanti dukungan APBN terhadap pengerjaan IKN pasti akan berbeda, dia akan lebih lanjut banyak kuat pendanaan APBN Pak Ganjar-Mahfud lantaran jelas akan melanjutkan besarannya mungkin bisa saja semata belaka lebih lanjut banyak besar dari Pak Jokowi,” ucap Tauhid dikutip pada Minggu (29/10/2023).
Meski demikian, Tauhid meyakini perkembangan IKN pasti tak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun, akibat biaya penyelenggaraan yang tersebut digunakan sudah berjalan akan lebih besar banyak besar jika seketika terhenti, serta efek pembangunannya juga akan menyokong pergerakan pertumbuhan ekonomi.
“Kalaupun tiada masuk ke visi-misinya Anies, tapi pasti kan dia punya versi teknokratiknya, kemudian memasukkan IKN ke dalamnya. Tapi sekali lagi ya akibat tak masuk visi-misi bisa saja jadi jadi tidaklah menjadi prioritas lantaran bahkan bukan disebut secara harfiah,” ucap Tauhid.
 Foto: dok WIKAWIKA |
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, bukan ada masuknya IKN ke dalam visi misi Anies-Muhaimin tentu menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya.
Jika tidak menjadi prioritas maka sisi penganggarannya juga tiada akan menjadi prioritas sehingga akan mempengaruhi proses penyelenggaraan yang digunakan saat ini sudah berjalan. Tapi, tidak ada ada serta merta akan dihentikan total oleh Anies-Muhaimin.
“Dengan tak masuk dalam visi misi, maka IKN jelas bukan menjadi prioritas pasangan ini, meskipun mungkin masih dilanjutkan. Tapi saya rasa bukan berarti lantas dihentikan,” tutur Faisal.
Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap wajar Anies-Muhaimin tidaklah ada memasukkan program pengerjaan IKN ke dalam visi, misi, serta juga program kerjanya. Sebab, beban biayanya akan sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN.
“Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaan yang dimaksud ditanggung APBN. Sementara para capres membawa program-program baru yang dimaksud digunakan butuh biaya juga, jadi harus memilih mau lanjut IKN, ya rasio utang bukan mungkin jadi 30%, atau sulit mencapai pertumbuhan 7%,” ucap Bhima.
Dalam dokumen Visi, Misi, kemudian Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memang memuat program penyelenggaraan pada Kalimantan yang dimaksud dimaksud merek canangkan dalam bentuk rencana strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan.
Namun, tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya saja sekali memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak perekonomian hijau, beranda Indonesia yang mana digunakan maju serta asri.
“Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah kemudian juga meyakinkan pertumbuhan dunia usaha yang dimaksud yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan kemudian keberlanjutan, maka setiap kawasan yang digunakan digunakan ada pada Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan,” dikutip dari dokumen visi, misi juga program kerja mereka, Selasa (24/10/2023).
Setidaknya ada 9 program bangunan kawasan Kalimantan yang digunakan digunakan keduanya rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan sektor sektor ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang digunakan digunakan menjaga hutan, hingga reforestasi.
Lalu, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui penyelenggaraan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBm (biomassa), hingga pengembangan PLTS.
