Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Sebanyak 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah DIY resmi dilantik pada Rabu (26/11), oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menegakkan profesionalisme birokrasi.
“Agenda ini, melanjutkan penataan manajemen ASN, setelah sebelumnya Pemda DIY telah melantik PPPK jabatan fungsional formasi 2020–2021, dan hari ini melantik angkatan tahun 2022 dan 2023,” ujar Ni Made saat membacakan sambutan Gubernur DIY, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Dalam tata kelola pemerintahan saat ini, Ni Made menuturkan, pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional, terhubung erat dengan dampak pembangunan yang dihasilkan. Pendekatan ini, menempatkan setiap kinerja ASN, bukan sekadar sebagai pelaksanaan rutinitas, tetapi sebagai kontribusi langsung, terhadap penyelesaian isu-isu strategis daerah.
Seperti halnya Reformasi Birokrasi Tematik, yang dicanangkan Kementerian PANRB, menekankan percepatan penyelesaian isu-isu strategis nasional. Fokusnya mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, perluasan penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi. Selain itu, digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi prioritas, untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, adaptif, dan terintegrasi. Agenda tematik ini, juga diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan.
“Dengan demikian, Jabatan Fungsional tidak hanya menghasilkan angka penilaian kinerja, tetapi impact nyata yang terukur dan dirasakan masyarakat,” kata Ni Made.
Di hadapan para PPPK tenaga guru, kesehatan, dan teknis yang dilantik, Ni Made pun mengatakan, para guru memegang peran strategis dalam menjaga reputasi DIY sebagai kawasan pendidikan yang unggul. Tugas mereka bukan hanya mengajar, tetapi membentuk ekosistem pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan inklusif, sehingga peserta didik siap menghadapi dinamika masa depan.
Demikian pula bagi tenaga kesehatan, sosial, kehutanan, infrastruktur, budaya, dan jabatan fungsional lainnya. Kehadiran semuanya menjadi bagian penting dalam memperkuat responsivitas, dan profesionalisme layanan publik, di berbagai sektor.
“Dalam menjalankan amanah tersebut, saya memberikan perhatian serius pada dua fondasi utama birokrasi, yakni kompetensi dan adab. Kompetensi ini diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang terukur, berbasis data, dan memberikan kepastian pelayanan,” jelas Ni Made.
Meski demikian, Ni Made menyebut kompetensi tidak cukup, tanpa adab dan etika kerja yang benar. Dalam falsafah Jawa, dikenal prinsip empan papan, yaitu kemampuan menempatkan diri secara tepat dalam setiap situasi.
Empan papan mengajarkan, bahwa ASN harus mampu menjaga tutur, menjaga sikap, memahami konteks, menghormati aturan, menghargai kolega, serta melayani masyarakat dengan kerendahan hati. Birokrasi yang baik, bukan hanya terlihat dari kecepatan layanan, tetapi juga dari ketepatan bersikap terhadap sesama ASN, dan kepada masyarakat.
“Selain itu, birokrasi hari ini bergerak di era yang serba cepat dan serba digital. Sebuah era, di mana setiap ASN dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mengandalkan pelatihan formal saja sudah tidak cukup. Dunia kerja berubah terlalu cepat, untuk hanya menunggu giliran dikirim diklat. Kembangkan literasi digital, tingkatkan kemampuan teknis, ambil sertifikasi profesi, eksplorasi kompetensi baru, dan perluas wawasan sesuai kebutuhan tugas,” imbuh Ni Made.
Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa di birokrasi masa depan, ASN yang mampu mengembangkan diri secara mandiri akan menjadi engine of change, penggerak transformasi, bukan sekadar pelaksana rutinitas. Mereka, adalah talenta adaptif yang menuntun organisasi untuk tetap relevan, tetap cekatan, dan mampu menghadapi tantangan baru yang terus bermunculan. Dengan kata lain, kita tidak hanya bekerja di masa depan, tetapi membentuk masa depan itu sendiri.
“Pelantikan hari ini memberikan energi baru bagi Pemda DIY dalam membangun birokrasi yang teknokratis, efisien, human-centered, dan tetap berakar pada nilai budaya yang kita junjung. Saya berharap, saudara-saudara menjalankan amanah ini dengan integritas tinggi, etika, dan semangat, untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selamat kepada seluruh PPPK yang dilantik. Jadikan sumpah yang telah diucapkan, sebagai pedoman moral dalam setiap langkah pengabdian,” tutup Ni Made.
Adapun pelantikan PPPK Angkatan 2023-2024 ini diikuti oleh 1413 orang dan dilaksanakan secara hybrid berpusat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta sebanyak 187 orang PPPK Jabatan Fungsional. Sementara, peserta yang dilantik lainnya mengikuti melalui zoom meeting yang bertempat di 5 lokasi, yaitu Aula SMA Negeri 3 Yogyakarta, Aula SMK Negeri 1 Tempel, GOR SMK Negeri 1 Pandak, Aula Baldikmen Kulon Progo, dan Aula SMK Negeri 2 Wonosari.
Humas Pemda DIY
