“Ditempatkan sebagai provinsi kepulauan sehingga rancangan penyelenggaraan di dalam di sini sanggup sesuai dengan kebutuhan publik kepulauan,” kata Anies dalam Temu Kebangsaan, Silaturahmi Tokoh Masyarakat di dalam Gedung Serbaguna Xaverius, Ambon, Senin, (15/1/2024).
Para tokoh, menurut Anies, memandang kebijakan diterapkan pemerintah selama ini berdasar daerah daratan atau kontinental. Padahal, kenyataaannya di dalam wilayah Maluku adalah daerah kepulauan.
“Kami sampaikan itu adalah bagian dari perubahan yang ingin kita lakukan,” katanya.
Anies menjelaskan, di dalam visi lalu misi pasangan AMIN jelas dikatakan bahwa pihaknya bukan semata-mata membagi kebijakan berdasar sektor seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian.
“Tapi juga berdasarkan wilayah,” imbuh Anies.
Hal itu termasuk jenis wilayah, kawasan, pegunungan, kepulauan, kemudian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Anies menjelaskan semua wilayah diterapkan kebijakan yang dimaksud berbeda oleh sebab itu kebutuhannya berlainan satu dengan wilayah lainnya.
Tokoh-tokoh di area Maluku menurut Anies juga menyampaikan tentang jani-janji yang mana sudah diungkapkan tapi tidaklah dilaksanakan atau belum dilaksanakan.
“Misal terkait pembangunan Ambon free port, lumbung ikan nasional. Itu sudah dijanjikan lama, belum tertunaikan,” ujar Anies.
Anies mengatakan, janji itu akan ditunaikan agar perekonomian pada Maluku yang mana berdasar kekuatan perikanan mampu benar-benar terjadi.
“Dan kebijakan-kebijakan yang mana bukan memberikan keleluasaan bagi nelayan kecil untuk bisa saja tumbuh, misalnya pembatasan area untuk menangkap ikan, itu banyak pelaku-pelaku lokal tidak ada bisa jadi melakuan kegiatan perikanan dengan optimal,” ujarnya.
