Jakarta,REDAKSI17.COM – Junta Myanmar sudah pernah melaporkan adanya serangan besar-besaran yang digunakan mana diimplementasikan oleh pemberontak lalu mengajukan permohonan staf pemerintah untuk bersiap menghadapi keadaan darurat.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun pada Kamis (16/11/2023) mengatakan militer menghadapi “serangan hebat dari beberapa orang besar tentara pemberontak bersenjata” dalam Negara Bagian Shan di area dalam timur laut, Negara Bagian Kayah pada timur, juga juga Negara Bagian Rakhine pada barat.
Zaw Min Tun mengatakan beberapa posisi militer sudah pernah dievakuasi lalu juga pemberontak telah terjadi dijalani menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di tempat tempat pos-pos militer.
“Kami segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif,” kata juru bicara junta, seperti dikutip Reuters.
Tin Maung Swe, sekretaris Dewan Naypyitaw, mengatakan di area tempat ibu kota yang disebut staf pemerintah telah lama terjadi diperintahkan untuk membentuk unit untuk menanggapi situasi darurat.
Dia membantah bahwa perintah itu merupakan respons terhadap situasi keamanan, serta mengatakan ibu kota dalam keadaan tenang.
“Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat, khususnya bencana alam,” kata Tin Maung Swe kepada Reuters.
Pemerintahan paralel yang dimaksud dibentuk oleh politisi prodemokrasi untuk menentang militer, juga bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, sudah meluncurkan kampanye “Jalan Menuju Naypyitaw” yang mana dikatakan bertujuan untuk mengambil kendali ibu kota.
Secara terpisah, media Khit Thit melaporkan bahwa perintah Dewan Administrasi Negara (SAC) pada Rabu mengatakan semua orang yang dimaksud dimaksud mempunyai pelatihan dasar militer harus siap untuk berangkat juga bertugas. Namun dokumen itu belum dapat diverifikasi secara independen.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dimaksud digunakan dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Kudeta ini mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi tentatif.
Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada tahun 1962, dan juga juga bersikeras bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang digunakan dimaksud mampu menyatukan negara yang tersebut dimaksud beragam tersebut.
Kudeta tahun 2021 menghancurkan harapan akan reformasi lalu juga memicu gelombang besar oposisi yang dimaksud mana menyatukan aktivis pro-demokrasi di dalam area kota-kota dengan kekuatan etnis minoritas, yang dimaksud hal itu mayoritas berjuang untuk menentukan nasib sendiri dalam tempat daerah pedalaman.
Bentrokan telah dilakukan terjadi mengirim pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang digunakan yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir dari pertempuran dalam Negara Bagian Chin dalam dalam barat laut.
