Mantrijeron,REDAKSI17.COM – Tiga kelurahan di Kemantren Mantrijeron yakni Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantrijeron terpilih mengikuti program Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 DIY. Program ini sebagai upaya memperkuat kualitas data di tingkat lokal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa program Desa/Kelurahan Cantik bertujuan meningkatkan literasi statistik, kesadaran, serta peran aktif perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

“Melalui Desa Cantik ini kita ingin mendorong peningkatan literasi, kesadaran, dan peran aktif pamong kelurahan dalam kegiatan statistik. Selain itu, kita juga melakukan standarisasi pengelolaan data agar kualitas data meningkat dan bisa dibandingkan antarwilayah,” ujar Endang saat Pencanangan program Desa Cantik 2026 DIY di Pendopo Kemantren Mantrijeron, Jumat (10/4).

Ia menambahkan, program ini juga akan membentuk agen-agen statistik di masing-masing kelurahan untuk membantu pengelolaan data secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Satu Data Desa sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.

Endang turut mengapresiasi capaian sebelumnya, seperti Kelurahan Gunungketur Kota Yogya yang meraih juara 1 nasional pada 2022. Ia berharap kelurahan di Kota Yogyakarta dapat kembali menorehkan prestasi serupa.

“Harus ada yang juara. Kalau datanya tertata rapi dan dikelola dengan baik, pasti bisa menjadi yang terbaik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara kelurahan, BPS, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas. “Data itu mahal, tapi sangat berharga. Tanpa komitmen dan kolaborasi, kita tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

Penandatanganan berita acara pencanangan desa cantik 2026

Selain itu, Endang mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus, guna memetakan potensi ekonomi masyarakat hingga tingkat keluarga.

“Sensus Ekonomi ini bukan hanya milik BPS, tapi milik kita semua. Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan UMKM dan potensi ekonomi hingga level RT dan keluarga,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa program Kelurahan Cantik merupakan langkah strategis dalam memperbaiki kualitas data dari tingkat bawah.

“Kalau data yang masuk itu sampah, maka kebijakan yang dihasilkan juga sampah. Karena itu, kejujuran dalam penyampaian data menjadi sangat penting,” ujarnya.

Hasto menekankan pentingnya pengelolaan data yang real-time sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mencontohkan inovasi layanan administrasi kependudukan yang kini semakin cepat dan terintegrasi.

“Sekarang pelayanan sudah berlomba-lomba untuk cepat dan akurat. Data harus real-time, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perubahan status kependudukan,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan sistem pengelolaan data dari tingkat kelurahan sebagai backend yang terhubung dengan perangkat daerah hingga tingkat kota. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan.

“Kalau backend kita kuat, data masuk setiap hari, real-time, maka kebijakan akan lebih tepat. Forum Data yang solid sangat diperlukan untuk mengolah data lintas sektor,” jelasnya.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, Hasto menyebut data berbasis nama dan alamat (by name by address) sangat penting untuk memastikan intervensi program lebih tepat sasaran. “Dengan data real count dari sensus, kita bisa tahu siapa yang benar-benar membutuhkan. Sehingga program bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Pengukuhan agen statistik kelurahan

Ia juga mengingatkan agar pengumpulan data dilakukan secara jujur dan tidak sekadar menyenangkan pimpinan, karena hal tersebut justru akan berdampak pada kebijakan yang tidak efektif.

“Data itu tidak main-main. Apalagi jembatan antar data-data lainnya, karena data itu penting bagi agregasi kebijakan ke depan. Oleh karena itu, kami mohon untuk memberikan data dengan baik, jujur, kemudian juga real-time yang ada di lapangan pada saat itu,” tegasnya.

Di sisi lain, Lurah Suryodiningratan, Subiyana, menyatakan kesiapan wilayahnya dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, pengelolaan data statistik sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin di kelurahan.

“Data statistik itu sudah biasa kita laksanakan, termasuk Sistem Informasi Geografis (SIG). Data kita alhamdulillah selalu update,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan ground check terhadap data, khususnya terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok masyarakat rentan, dengan melibatkan RT dan RW.

“Ground check sudah mulai bulan ini dan semua data akan ditapis secara merata agar benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Subiyana menambahkan, data kependudukan menjadi data paling vital yang harus terus diperbarui, terutama untuk menjawab persoalan ketepatan sasaran program bantuan.

“Sering ada warga yang merasa berhak mendapat bantuan tapi tidak masuk data. Nah, ini harus bisa dijawab dengan data yang valid,” ungkapnya.

Ia juga mengakui adanya tantangan dalam pendataan, seperti ketidaksesuaian informasi dari masyarakat. Namun demikian, pihaknya menekankan pentingnya penyajian data secara objektif.

“Harapan kami data disampaikan apa adanya. Nanti biar sistem yang mengkaji dan mengategorikan. Kita hanya menyajikan data sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.