Yogyakarta(15/04/2025) REDAKSI17.COM – Peralihan dari misi Nawacita ke misi Asta Cita menandai sebuah perubahan paradigma dalam pembangunan dan dinamika global yang sedang tidak baik-baik saja menjadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, produktivitas sektor unggulan perlu terus dikuatkan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan DIY Tahun 2026 yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2026 di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (15/04). Musrenbang ini menjadi momentum bersama untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di DIY dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang menentukan masa depan.
Hadir dalam Musrenbang yang digelar secara luring dan daring sekaligus sebagai pembicara adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Almich Alhumami dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. Turut hadir Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD DIY Nuryadi, Anggota Forkopimda, Bupati/Walikota se DIY, Ketua Parampara Praja DIY, Tim Penilai Independen Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2025, Sekda DIY Beny Suharsono dan Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY serta sejumlah tamu undangan lainnya.
“Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY melalui strategi-strategi penguatan. Sektor unggulan di DIY meliputi sektor pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur. Teknologi Industri didorong pemanfaatannya pada berbagai sektor terutama pada sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” papar Sri Sultan.
Sri Sultan mengungkapkan permasalahan pembangunan yang ada di DIY masih bermuara pada kondisi kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan nasional, dan kondisi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang cenderung semakin melebar. Meskipun angka kemiskinan DIY masih diatas rata-rata nasional namun upaya penurunan Kemiskinan di DIY selama sepuluh tahun terakhir sejak 2014-2024 membuahkan hasil dengan catatan sebagai daerah yang mengalami penurunan paling cepat di Pulau Jawa sebesar -4,17 persen.
“Dari sisi kemiskinan ekstrem, pada Maret 2024 persentase kemiskinan ekstrem DIY sebesar 0,85% atau turun sebesar 0,39% dibanding dengan periode Maret 2023 yang sebesar 1,24% . Penurunan kemiskinan ekstrem DIY 2024 menduduki peringkat nomor dua se-Pulau Jawa setelah Provinsi Banten yang turun 0,50%,” imbuhnya.
Musrenbang RKPD DIY 2026 ini adalah ikhtiar mengawal pembangunan daerah yang semakin berkualitas. Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dapat didukung Kabupaten/Kota sebagai sub tema pembangunan DIY. Kedua, adaptasi dan optimalisasi kemajuan teknologi informasi untuk mendorong efisiensi, produktivitas serta inovasi dan solusi terhadap permasalahan pembangunan.
Ketiga, pelibatan masyarakat menjadi subjek pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan serta peningkatan rasa handarbeni dan tanggung jawab bersama terhadap proses dan hasil pembangunan. Keempat, peningkatan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan agar dapat saling gotong royong, bahu-membahu dan melengkapi sesuai peran dan tugas masing-masing. Kelima, dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki perlu untuk dipastikan pengelolaan belanja yang semakin baik atau spending better
“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sebagai wujud akuntabilitas. Sedangkan di sisi lain perlu upaya terus menerus collecting more dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah guna memperkuat kemandirian fiskal, sehingga program/kegiatan yang direncanakan nantinya, dapat direalisasikan secara baik. Dengan demikian, saya berharap pembangunan yang sinergis, menyeluruh, dan berkelanjutan dapat terwujud,” tutur Sri Sultan.
Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan menyerahkan penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2025. Peringkat I diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Peringkat II diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan Peringkat III diraih Pemkab Kulon Pogo. Selain itu, diserahkan pula penghargaan Program Unggulan Inovatif Daerah kepada Pemkab Kulon Progo dengan inovasi Cabai Pantai Kulon Progo (Paku) yang dinilai t mampu u menaikkan taraf ekonomi masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengapresiasi atas penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha yang diraih Pemkot Yogyakarta. Penghargaan ini berkat keberhasilan manajemen penganggaran dan evaluasinya. Kemudian efisiensi anggaran telah dilakukan dengan baik seperti refocusing anggaran dan sebagainya sehingga meskipun ada efisien semuanya dikerjakan dengan baik. Kedepannya, Pemkot Yogyakarta akan fokus pada tema pembangunan berdasarkan Human Capital Index sesuai arahan Pemerintah Pusat.
Humas Pemda DIY
