Sorong,REDAKSI17.COM – Sebanyak 21 Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Komandan Satuan (Dansat) dari Komando Armada III (Koarmada III) mengikuti kegiatan Refreshment Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Senin (13/01/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman para PPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Sorong, Bapak Gandung Triyasmoko, yang menyampaikan pesan penting tentang profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai PPK.
Dalam amanatnya, Gandung Triyasmoko menegaskan bahwa ruh dari sertifikasi sebagai PPK adalah profesionalisme, yang disebutnya sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi karena berakar pada pola pikir atau mindset seseorang. “Profesionalisme itu sangat penting. Sebagai analogi, seorang penyelam atau penerjun payung yang tidak bekerja secara profesional akan menghadapi risiko besar,” ujarnya.
Gandung juga menekankan bahwa tanggung jawab sebagai PPK harus dijalankan dengan penuh komitmen dan profesionalisme. Ia mengibaratkan posisi PPK seperti alat musik gong dalam gamelan: “Dipukul hanya sesekali, tetapi suaranya menggelegar, menggambarkan besarnya pengaruh seorang PPK dalam mengelola uang negara.”
Sebagai pemimpin satuan kerja di Koarmada III, para Dansat dan Kasatker memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. “Ilmu sebagai PPK mungkin tidak terlihat, tetapi pengalaman saja tidak cukup. Dibutuhkan bekal yang mencukupi untuk menjalankan tugas ini,” tambah Gandung.
Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan refreshment ini merupakan “kawah candradimuka” bagi para PPK. Walaupun berlangsung singkat, hanya dalam satu hari, diharapkan pelatihan ini mampu memberikan dampak besar dalam meningkatkan profesionalisme peserta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL, khususnya Koarmada III, untuk terus meningkatkan kompetensi para pejabatnya dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan para PPK mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan profesional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
