Aceh,REDAKSI17.COM – Penolakan terhadap politisasi bencana Sumatera 2025 terus berdatangan. Besarnya dampak akibat banjir dan tanah longsor, harus dijadikan fokus utama dalam pemulihan wilayah. Dengan begitu, rakyat bisa hidup seperti sediakala.
Perwakilan Barisan Penggerak Supermasi Sipil (Bapersipil) Rizal Ebiet mengatakan, kelompoknya dengan tegas menolak politisasi bencana. Sebab, hal itu akan merugikan masyarakat terdampak bencana.
“Kita akan mengadakan pertemuan koalisi aktivis dan masyarakat dalam rangka menolak politisasi bencana Sumatra,” kata Ebiet, Minggu (4/1).
Dia menjelaskan, Bapersipil sebelum dideklarasikan kepada publik terlebih dulu telah melakukan pemetaan guna mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci aktivis 98 yang masih memiliki integritas dan pengaruh di berbagai sektor baik politik, hukum ataupun akademisi.
Oleh karena itu, Bapersipil akan menggelar konsolidasi dan diskusi bersama. “Menyatukan persepsi apakah ada yang salah dalam perjalanan reformasi kita selama ini,” imbuhnya.
Sejumlah rangkaian kegiatan juga akan dilakukan seperti dialog tanpa baper dan konsolidasi kemah aspirasi kebangsaan serta ikrar gotong royong di Sentul, Hambalang Bogor.
Sementara itu, pengagas Bapersipil Ade Adriansyah Utama menambahkan, bencana Sumatera harus disikapi secara bijak. Sehingga, tidak perlu saling menyalahkan. Justru setiap elemen harus bersatu melakukan pemulihan.
“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak,” kata Ade.
Oleh karenanya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. “Kami mendorong agar semangat gotong royong terus diperkuat,” pungkas Ade.
