Yogyakarta (17/10/2024) REDAKSI17.COM – Dalam rangka peningkatan aktivitas pengendalian inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diperlukan adanya sinergi antar perangkat daerah, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di masyarakat. Untuk itu, TPID DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna menindaklanjuti arahan presiden dalam Rakornas di level daerah. Rakorda TPID DIY kali ini mengusung tema “Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Pasokan” dilaksanakan di Karaton Ballroom, Hotel Ambarrukmo Yogyakarta pada Kamis (17/10)
Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana melaporkan, berdasarkan rilis BPS, DIY mencatatkan deflasi sebesar 0,10% (month-to-month/mtm) pada bulan September 2024. Realisasi tersebut lebih rendah, dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,05% (mtm), sehingga inflasi kumulatif DIY mencapai 0,48% (year-to-date/ ytd).
“Secara tahunan, tekanan inflasi DIY pada bulan September 2024 mencapai 1,85% (year-on-year/ yoy). Realisasi ini lebih rendah, dibandingkan dari inflasi bulan Juli 2024 sebesar 2,33% (yoy). Stabilnya inflasi, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi perekonomian 4,95% (yoy),” ungkapnya.
Tri Saktiyana mengatakan, pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, Presiden RI, memberikan arahan kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah, untuk melakukan strategi pengamanan produksi, dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Menindaklanjuti arahan presiden, TPID DIY telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi dalam bingkai 4K. 4K tersebut meliputi aspek Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa langkah-langkah strategis yang diambil oleh TPID DIY, dirancang untuk memastikan stabilitas inflasi yang berkelanjutan. Dengan inflasi yang terkendali, diharapkan akan tercipta iklim ekonomi yang kondusif, mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat perekonomian DIY secara keseluruhan. Stabilitas inflasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Sekda DIY, Beny Suharsono, bahwa hingga akhir tahun 2024 inflasi DIY cukup terkendali. Beny mengungkapkan, inflasi DIY yang cukup terkendali merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di DIY yang semakin solid, didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah oleh seluruh komponen TPID DIY dalam mengawal pengendalian inflasi.
Beny menjelaskan, dalam hal ini TPID DIY melakukan beberapa inisiatif dalam kerangka 4K antara lain: penerapan Sistem Informasi Geospasial melalui geo-portal, melaksanakan launching gerakan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) dan Mrantasi Goes to School, sebagai sosialiasi pentingnya pengendalian inflasi yang menyasar berbagai kalangan masyarakat baik dari pedagang pasar hingga guru dan pelajar.
Selain itu adapula Warung Mrantasi sebagai simbol kesadaran, kepatuhan dan sikap tanggap pedagang untuk tidak menjual komoditas Barang Kebutuhan Pokok diatas harga yang telah ditentukan. Selain mematuhi HET, pedagang juga wajib menjual barang-barang bersubsidi seperti Beras SPHP langsung kepada konsumen akhir dan para pedagang tidak menjual dengan cara di curah, dioplos dan perilaku lainnya.
Warung Mrantasi merupakan aktualisasi dari Gerakan Mrantasi yang telah di-launching pada bulan Mei 2024 di Pasar Sentul. Kehadiran warung Mrantasi merupakan bentuk komitmen pedagang untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dalam stabilisasi pasokan harga sehingga dapat mengendalikan inflasi di daerah. Melakukan peningkatan produksi tanaman pangan dan ternak melalui penyediaan benih, pupuk, alat produksi, dan alat pascapanen. Peningkatan kualitas infrastruktur produksi dan distribusi, peningkatan kerja sistem irigasi, fasilitasi biaya distribusi dan berbagai program lain.
Selain itu, Pemda DIY melalui TPID DIY telah melakukan beberapa upaya. Antara lain Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, Kios Segoro Amarto, ditujukan sebagai ‘price reference store/ tempat referensi harga’ di pasar untuk menjaga pasokan dari komoditas utama penyumbang inflasi di DIY.
Beny juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2024, inflasi DIY berpotensi lebih rendah dari rentang sasaran 2,5% +/- 1%. Fenomena deflasi yang beberapa kali terjadi di tahun 2024 dapat menjadi cerminan bahwa diperlukan hilirisasi pangan yang berimplikasi mendorong nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan stabilisasi harga.
Beberapa upaya baik jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan oleh TPID. Upaya jangka pendek yang dilakukan antara lain melakukan komunikasi dan diskusi secara intensif dengan para petani, pedagang dan pelaku usaha terkait serta masyarakat untuk menjaga dan mengelola ekspektasi, baik dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pola konsumsi serta menjaga keberlangsungan produksi pangan DIY oleh para petani.
Melakukan komunikasi yang efektif melalui pemahaman, bahwa deflasi saat ini tidak serta merta disebabkan oleh permintaan yang berkurang, namun terdapat pengaruh dari akumulasi pasokan yang berlimpah dari berbagai daerah sentra produksi. Segera melakukan Gerakan beli produk petani dengan mengoptimalkan peran ASN yang disinergikan dengan berbagai gerakan sosial di masyarakat.
Hal tersebut selain membantu petani, juga menjadi sinyal nyata bagi masyarakat, khususnya petani, bahwa Pemerintah hadir tidak hanya disaat harga tinggi, namun juga ketika harga jatuh, sehingga stabilisasi harga terkelola dan kesejahteraan terjaga. Selain itu, Neraca Pangan DIY perlu dibangun secara detail dari masing-masing kab/kota DIY dan diinformasikan secara terbuka kepada seluruh anggota TPID.
Data neraca pangan sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dinamika harga. Neraca pangan juga menjadi dasar dalam mendukung kebijakan pengendalian inflasi yang akan datang serta mempermudah pemetaan kebutuhan KAD intraprovinsi.
Sementara upaya jangka panjang yang dilakukan, antara lain: menyiapkan prioritas penggunaan belanja pemerintah daerah untuk antisipasi dampak pada perekonomian. Melakukan hilirisasi pangan. Seluruh OPD terkait perlu segera mendorong optimalisasi peran off-taker lokal termasuk menciptakan linkage kemitraan dengan industri.
Memperbaiki dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian seperti: pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan produktivitas pertanian, penguatan sinergi dalam upaya intervensi pasar, serta peningkatan inovasi daerah untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan.
Sejalan dengan berita acara komitmen tersebut, produksi pertanian perlu terus diperkuat sehingga seluruh kab/kota harus mendorong optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa serta penggunaan teknologi dalam mendorong produksi pertanian. Kinerja ekonomi DIY harus terus dijaga dan ditingkatkan, salah satunya terkait dengan pariwisata, karena akan menjaga permintaan, mendukung pendapatan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Sementara itu Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomia RI, Andriansyah menyampaikan, dalam rangka strategi pengamanan produksi, dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan sesuai arahan presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024. Ada beberapa hal yang harus dilakukan anatara lain: memperkuat produksi pangan yaitu, melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian atau smart agriculture. Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah. Selain itu, juga memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
Selain hal tersebut, disampaikan pula langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yaitu dengan mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan, mengintensifkan optimalisasi intervensi pasar, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah, moral suasion ekspektasi masyarakat thd ketersediaan bahan pokok.
Turut dihadiri dalam acara tersebut, jajaran Forkopimda DIY, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Bupati/Walikota se-DIY, pimpinan instansi vertikal serta para Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.
HUMAS PEMDA DIY
