Usai 2 Hari Uji Coba Pedestrian Malioboro, Sultan Minta Identifikasi Komprehensif

Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Uji coba kebijakan penutupan terbatas Malioboro sebagai zona pedestrian pada 1-2 Desember 2025 lalu menjadi bahan identifikasi komprehensif. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bahwa segala kekurangan dan permasalahan yang timbul selama uji coba, khususnya terkait parkir, harus tuntas sebelum kebijakan penutupan permanen diberlakukan.

Sri Sultan menjelaskan bahwa tujuan utama dari uji coba tersebut adalah memetakan realitas di lapangan. Hal ini dilakukan setelah kebijakan tersebut memunculkan beragam isu, mulai dari kemacetan di jalanan sekitar, menjamurnya parkir liar, hingga keluhan penurunan omzet pedagang.

“Pedestrian kita baru identifikasi dengan kebijakan Pak Wali Kota untuk mencoba untuk kendaraan tidak lewat. Kita identifikasi dulu kekurangannya apa. Entah tempat parkir atau problem mungkin parkir di pinggiran. Kita kan bisa menemukan hal-hal seperti itu sebagai arah pembahasan,” ujar Sri Sultan di Balai Kota Yogyakarta, pada Kamis (4/12).

Sri Sultan menegaskan bahwa hasil identifikasi ini akan menjadi penentu apakah Malioboro memungkinkan untuk ditutup secara permanen pada tahun mendatang. “Memungkinkan nggak tahun depan itu bisa ditutup. Kalau belum, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu untuk mengurangi beban Malioboro untuk bisa lebih baik. Kan gitu.”

Menurut Sri Sultan, uji coba tersebut memberikan manfaat nyata dengan menyingkap masalah-masalah yang realistis. Dalam hal ini seperti kurangnya lokasi parkir yang memadai bagi transportasi tradisional seperti becak dan andong.

“Tidak mesti pengertian ditutup itu mesti ditutup. Tapi dari hasil kemarin kan kita sudah punya identifikasi. Identifikasi terhadap problem-problem yang ada. Masalah mungkin parkir untuk becak kurang, atau untuk andong kurang. Hal-hal seperti ini kan dengan percobaan ini kita bisa mengambil manfaat yang ada, sehingga pembahasan itu bisa lebih realistik gitu,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan menekankan bahwa serangkaian persoalan infrastruktur harus diselesaikan terlebih dahulu dalam hal ini. Termasuk penyiapan tempat parkir baru, seperti pemanfaatan lahan di UPN di Ketandan dan penentuan relokasi bus besar ke luar kawasan. Kebijakan Malioboro bebas kendaraan sepenuhnya sangat bergantung pada kemampuan Pemda menyelesaikan problem-problem logistik yang ada.

“Mampu tidak kita memperbaiki kekurangan tempat parkir. Misalnya dengan selesainya yang di UPN. Atau mungkin busnya harus pindah keluar berapa jauh itu bisa kita lakukan. Ini persoalan-persoalan kan harus diselesaikan lebih dulu,” tutup Sri Sultan.

Menanggapi arahan Sri Sultan, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa penataan kawasan Malioboro akan dilakukan secara bertahap dan berbasis identifikasi persoalan di lapangan. Menurutnya, langkah awal yang ditekankan Sri Sultan adalah memahami kondisi aktual sebelum menentukan kebijakan penataan berikutnya.

“Ngarsa Dalem sangat-sangat bijak bahwa bagaimana kita bisa memperhatikan kondisi di lapangan. Sehingga tadi arahannya, ya sekarang ini identifikasi saja dulu. Jadi tidak memaksakan. Tidak,” ujar Hasto.

Ia menjelaskan, uji coba atau identifikasi yang dilakukan nantinya menjadi dasar penyusunan strategi jangka panjang penataan Malioboro. Salah satu isu utama yang disoroti adalah persoalan parkir.

“Karena permasalahan itu parkir, kita berpikir bagaimana memikirkan tentang area atau space yang bisa untuk parkir,” tambahnya.

Hasto menyebut, Sri Sultan juga memberikan arahan agar berbagai kemungkinan penataan kawasan disiapkan secara matang. Termasuk jika suatu saat perlu dilakukan relokasi pedagang atau pengalihan aktivitas di area tertentu.

“Kalau memang suatu saat harus memindah, katanya di sirip-sirip itu harus ada yang dipindah, entah itu PKL atau apa. Kita harus dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, mungkin ada space yang bisa diakusisi kemudian dipakai untuk relokasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto menyinggung pengalaman Pemerintah Kota saat melakukan penutupan akses di Titik 0 Km. Menurutnya, uji coba tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap arus lalu lintas dan aktivitas warga.

“Saya sudah matur bahwa penutupan akses di 0 Km beberapa waktu pernah dilakukan dan kemarin juga dikerjakan. Dampaknya luar biasa. Uji coba penutupan titik 0 itu memberikan rentetan dampak yang besar,” ungkap Hasto.

Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di DIY, Hasto memastikan bahwa kawasan 0 Km tidak akan ditutup kembali meski ada beberapa atraksi yang digelar. “Kalau warga masyarakat tanya nanti ditutup lagi? Saya bilang tidak. Kita tetap memberikan space untuk jalan, untuk bus, angkutan, andong, becak, dan sebagainya,” paparnya.

Setelah acara Hakordia selesai dan lalu lintas kembali normal, Hasto menyebut akan mulai menjalankan langkah-langkah identifikasi dan penataan sesuai arahan Gubernur DIY. Hasto juga meluruskan anggapan bahwa Malioboro akan menjadi kawasan full pedestrian. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud “full” dalam pembahasan tersebut adalah pemberlakuan jam pedestrian yang berlaku sepanjang hari, bukan penutupan teknis operasional secara total. Saat ini, kebijakan pedestrian Malioboro hanya berlaku pada pukul 17.00 hingga 22.00.

Humas Pemda DIY