Sleman (11/06/2025)REDAKSI17.COM – Upaya dalam mengelola kependudukan pada hakikatnya adalah membangun peradaban. Oleh karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) harus menjadi dokumen yang hidup dan responsif terhadap perubahan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY pada Rabu (11/06) di Hotel SR Prima, Sleman. Dalam Pembukaan Kegiatan Regional II Internalisasi PJPK Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Sri Paduka menuturkan, PJPK perlu disusun sehingga mampu menjawab kebutuhan lintas generasi dengan pendekatan yang inklusif.
“Tantangan yang kita hadapi seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah, dan transformasi digital, memerlukan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada kualitas manusia. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah melalui internalisasi PJPK 2025–2029,” papar Sri Paduka.
Dalam kesempatan ini, Sri Paduka juga menyampaikan ucapan selamat datang bagi para peserta kegiatan dari lima provinsi dan 81 kabupaten/kota. Suatu kehormatan bagi DIY menjadi tuan rumah dalam kegiatan strategis yang menjadi simpul awal dari cita-cita besar Indonesia untuk menghadirkan pembangunan kependudukan yang berdaya saing, adil, dan berkelanjutan.
“Mari kita jalankan amanah ini dengan kesadaran kolektif, bahwa setiap kebijakan yang berpihak pada manusia, yang menjamin kualitas, partisipasi, dan martabatnya, adalah investasi terbaik menuju Indonesia yang berdaya, berdaulat, dan lestari. Inilah saatnya kita bekerja bersama, dengan nilai-nilai gotong royong sebagai fondasi yang menghidupkan visi Indonesia Emas 2045,” imbuh Sri Paduka.
Hadir secara daring, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji. Wihaji mengatakan, kependudukan menjadi isu yang sederhana namun memiliki dampak besar bagi masa depan sebuah bangsa. Untuk itu, Indonesia membutuhkan perencanaan yang baik dalam bidang kependudukan agar cita-cita menjadi negara maju di masa depan dengan mudah tercapai.
“Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah penyusunan PJPK, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). PJPK dirancang dengan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan pembangunan manusia dan keluarga yang berkualitas,” imbuhnya.
Wihaji pun menyebutkan, saat ini pemerintah tengah fokus pada lima isu strategis yang menjadi tantangan utama, yakni disparitas kependudukan antarwilayah, pertumbuhan dan jumlah penduduk, tingkat fertilitas total, urbanisasi, dan perubahan perilaku keluarga serta remaja. “Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak merata menimbulkan tekanan besar pada sumber daya dan layanan publik. Karenanya, PJPK hadir sebagai solusi yang sistematis dan terukur,” jelasnya.
HUMAS DIY
