Jakarta,REDAKSI17.COM – WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyampaikan sikap skeptis soal Dewan Perdamaian kepada Presiden Prabowo Subianto. Cholil mengutarakan sikapnya itu ketika diundang Prabowo datang ke Istana Kepresidenan Jakarta bersama pimpinan organisasi masyarakat Islam lainnya pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam pertemuan itu, para petinggi Ormas membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Awalnya, kata Cholil, Prabowo menjelaskan bahwa bergabung dengan organisasi bentukan Amerika Serikat itu adalah upaya membawa perubahan dari dalam. Dewan tersebut dibentuk salah satunya untuk menangani situasi di Gaza, Palestina setelah gempuran Israel.
Cholil berujar dirinya merespons penjelasan Prabowo itu dalam forum. “Kami sampaikan, kami skeptis. Saya yang menyampaikan langsung,” kata Cholil seusai pertemuan tersebut.
Cholil ragu Indonesia bisa memperjuangkan nasib rakyat Palestina melalui Dewan Perdamaian. Sebab, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, salah satu sekutu Amerika Serikat, sampai sekarang tidak juga berniat mengakui kemerdekaan Palestina.
Indonesia, dia berkata, mendukung solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Namun, dia mencatat bahwa Palestina masih belum merdeka meski banyak negara telah mengakuinya. Salah satu penyebab utamanya, kata dia, adalah karena Amerika Serikat, yang membentuk Dewan Perdamaian, tidak mengakui Palestina berdaulat.
Selain itu, kata Cholil, agresi Israel yang terus terjadi di Gaza juga menjadi alasan para tokoh Ormas skeptis. Israel juga tidak pernah mematuhi berbagai perjanjian. “Serangan itu masih ada,” tuturnya.
Cholil berujar seharusnya pemerintah Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Dia tidak mau Indonesia hanya melegitimasi perdamaian semu dengan keanggotaan di Dewan Perdamaian.
Cholil menyebut tidak ingin Dewan Perdamaian hanya menjadi kepanjangan tangan Presiden AS Donald Trump. “Kami sampaikan bahwa jangan sampai ini bukan Board of Peace tapi Board of Trump,” tuturnya.
Meski begitu, Cholil berujar menghormati sikap Prabowo yang ingin berjuang dari dalam Dewan Perdamaian. “Beliau minta waktu untuk mencoba melakukan perjuangan di dalam, karena dari dalam mungkin lebih efektif daripada di luar. Itu jawabannya beliau,” kata dia.
Cholil mengungkapkan beberapa parameter yang harus dicapai agar perdamaian di Palestina benar-benar terwujud. Pertama, kata dia, adalah kemerdekaan Palestina.
Kedua, dia berujar, adalah bahwa Palestina harus bisa mengurus negaranya sendiri. “Yang ketiga, pastinya keterlibatan Palestina di Board of Peace itu,” ucapnya.
Prabowo, Cholil berujar, memberi respons terhadap catatan-catatan tersebut. Presiden, kata Cholil, melihat keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian sebagai upaya membawa perubahan dari dalam.
Meski begitu, Cholil berujar Prabowo siap keluar dari Dewan Perdamaian jika tak bermanfaat untuk Palestina. “Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau (Prabowo) siap keluar dari Board of Peace. Yang saya tangkap begitu,” kata Cholil.
Prabowo mengundang sejumlah organisasi masyarakat atau Ormas Islam ke Istana Kepresidenan pada Selasa ini. Lebih dari 50 orang diundang ke Istana untuk berdiskusi dengan Prabowo, salah satunya mengenai Dewan Perdamaian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo menjelaskan keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian dalam pertemuan hari ini. “Saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari memungkinkan untuk Bapak Presiden bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa.
Prasetyo mengakui saat ini masih terdapat perbedaan pandangan soal baik atau buruknya Indonesia menjadi anggota Board of Peace. Beberapa Ormas Islam yang diundang termasuk Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga MUI.
