BANDUNG,REDAKSI17.COM – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri upacara pengibaran bendera HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
Upacara berlangsung khidmat dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara. Hadir pula unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar, seperti Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, Kajati Jabar Katarina Endah Sarwestri, dan lain-lain.
Usai upacara, Ferry Kurnia Rizkiansyah yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini mengatakan, secara pribadi dan mewakili Partai Perindo, mengucapkan dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-80.
“Momentum kemerdekaan RI ke-80 tahun ini harus dimaknai lebih baik lagi. Kita harus betul-betul menghapuskan kemiskinan, kebodohan, baik kebodohan sosial-politik, ekonomi, dan kebodohan-kebodohan lainnya. Kita harus mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada,” kata Ferry.
Ferry menyatakan, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, diharapkan Asta Cita berjalan dengan baik. “Dan di bawah kepemimpinan pak KDM (Kang Dedi Mulyadi), Jawa Barat insya Allah semakin istimewa,” ujar Ferry.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, upacara HUT Kemerdekaan, harus dipahami sebagai upaya pembebasan negara dari berbagai problem yang dialami oleh rakyatnya.
“Dan upaya negara untuk menjaga negara. Pertama, negara harus menjaga alam dan lingkungan sebagai sendi-sendi dasar bagi membangun nilai-nilai masa depan,” kata Gubernur Jabar.
Sebab, ujar Dedi, tidak mungkin membangun masa depan dengan kerusakan. Indonesia membangun masa depan dengan keutuhan. “Artinya, saya terjemahkan tadi, sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal. Kembalikan fungsi-fungsi alam,” ujar Dedi.
Kedua, tutur Gubernur, negara harus radikal mengubah sistem anggaran yang berpihak kepada pendidikan dan kesehatan rakyat, karena itu yang paling utama.
“Kami secara konsisten mewujudkan itu dalam rencana pembangunan yang dibangun melalui Pemprov Jabar. Bisa dilihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kami sahkan,” tutur Gubernur.
Saat ini, kata Dedi, sistem belum terintegrasi dengan baik. Kabupaten/kota harus terus mendapat koreksi oleh provinsi (Pemprov Jabar) terhadap berbagai kebijakan anggaran yang belum berpihak kepada kepentingan dasar.
