Jakarta,REDAKSI17.COM – Fitch Ratings merevisi outlook rating utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Revisi ini mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan pemerintah serta kekhawatiran investor terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan.
Kondisi itu dinilai dapat menekan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, serta memberi tekanan terhadap ketahanan eksternal.
Meski demikian, peringkat kredit jangka panjang mata uang asing (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating/IDR) tetap di level BBB.
“Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu akan mendorong pengeluaran sosial lebih tinggi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (1,3% dari PDB). Rencana untuk memprioritaskan pengeluaran di semester I-2026 dapat menambah risiko defisit fiskal,” tulis Laporan Fitch, dikutip Rabu (4/3/2026).
Di sisi lain, Fitch tetap mempertahankan peringkat BBB karena Indonesia dinilai memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Hal itu didukung oleh prospek pertumbuhan jangka menengah, rasio utang pemerintah yang moderat terhadap produk domestik bruto (PDB), serta cadangan eksternal yang masih memadai.
“Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, serta fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara ‘BBB’ lainnya,” ucapnya.
Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 2,9% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7%.
Proyeksi tersebut dipengaruhi oleh asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif serta peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak diperkirakan dapat memperbaiki penerimaan negara, namun dampaknya dinilai belum signifikan dalam jangka pendek.
Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 13,3% pada periode 2026-2027, jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB.
Kementerian Keuangan Buka Suara
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan pihaknya akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dengan melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang dan memperbaiki iklim usaha.
“Antara lain dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Langkah itu disebut telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39% pada triwulan IV-2025. Berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal 2026 juga diklaim terus menunjukkan perbaikan seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing manager’s index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), serta penjualan kendaraan (mobil dan motor).
Dari aspek fiskal, perbaikan juga diklaim terjadi signifikan. Terlihat dari pendapatan negara pada Januari 2026 tumbuh 9,5% (yoy) dan Februari 2026 tumbuh 12,8% (yoy), terutama didukung oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi 30,7% (yoy) pada Januari 2026 dan 30,4% (yoy) pada Februari 2026.
“Percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga,” terang Deni.
Respons Bank Indonesia
Di sisi lain, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
“Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Perry menyebut prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.
“Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” tambah Perry.
