Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan pentingnya seluruh OPD untuk berkolaborasi guna mewujudkan Jogja Smart Province (JSP). Pun, pentingnya integrasi sistem dalam rangka kemudahan akses informasi dan pemberdayaan masyarakat.
Hal demikian disampaikan Ni Made saat memberikan tanggapan atas paparan laporan Capaian Rencana Aksi JSP, potensi kolaborasi antar instansi, dan potensi kolaborasi dengan kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas JSP di Ruang Jeehan, Hotel Grand Rohan Jogja, Selasa (9/12). Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY, Danang Setiadi selaku Ketua Tim Kelompok Kerja Smart Province dan anggota tim Kelompok Kerja Smart Province lainnya. Tim Kelompok Kerja Smart Province terbagi menjadi 6 di antaranya, yakni Dimensi Smart Governance, Dimensi Smart Branding, Dimensi Smart Economy, Dimensi Smart Living, Dimensi Smart Society, dan Dimensi Smart Environment.
Menanggapi laporan capaian rencana aksi JSP, Ni Made berpesan kepada tim kelompok kerja Smart Province untuk tidak berfokus pada inovasi produk dan layanan, namun turut memperhatikan kolaborasi antar dimensi demi tercapainya tujuan JSP. Mempertimbangkan DIY sebagai salah satu dari dua smart province di Indonesia, Ni Made merasa diperlukan adanya evaluasi terhadap kebijakan Jogja Smart Province.
“Kita bukan bicara dan menilai inovasi, tetapi bagaimana mengkolaborasikan dan mengintegrasikan 6 dimensi dengan masing-masing kekuatannya untuk mencapai tujuan dari Jogja Smart Province. Apalagi ke depan itu, DIY sudah digital government, sehingga perlu ada review kebijakan Jogja Smart Province agar arah kita menjadi jelas,” jelas Ni Made.
Ni Made mengungkapkan, jika tim kelompok kerja Smart Province mengutamakan penggandaan layanan dan aplikasi, masyarakat dan pemerintah akan mendapatkan dampak negatif. “Kita memerlukan satu aplikasi yang saling bertautan dan dapat mengintegrasikan keseluruhan informasi yang memudahkan proses pengelolaan (maintenance). Pemerintah harus mengupayakan lahirnya masyarakat “smart” yang tidak hanya dapat mengoperasikan teknologi, namun turut memiliki budaya yang smart,” ucap Ni Made.
Menurut Ni Made, sapaian rencana aksi yang dipaparkan tiap dimensi belum berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai Jogja Smart Province. Ni Made pun mengutarakan, rancangan yang dirumuskan tidak boleh dipengaruhi oleh ego struktural, sehingga program yang diusung dapat optimal dalam kolaborasi antar kabupaten/kota bahkan dengan stakeholder eksternal. Masyarakat adalah elemen utama yang harus diutamakan dari keberadaan Jogja Smart Province.
“Dari sisi substansial, ini semua OPD menganjurkan inovasi, sedangkan arahnya Jogja Smart Province itu apa? Kolaborasi OPD itu bukan sekadar mengumpulkan tetapi bagaimana mengintegrasikan layanan. Kalau kita punya guidance di tiap dimensi, saya yakin ini akan mempermudah kita untuk kolaborasi,” jelas Ni Made.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kelompok Kerja Smart Province, Danang Setiadi menyampaikan, JSP membutuhkan kolaborasi yang lebih solid, peningkatan interoperabilitas antar sistem, dan perluasan ruang partisipasi yang efektif bagi semua pihak. Yogyakarta sebagai daerah yang kreatif dan inovatif harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mampu menghilangkan hubungan sektoral di tempat kita masing-masing, sistem yang dibangun diharapkan dapat menjadi penghubung bagi sistem yang lain. Integrasi sistem ini terlihat belum bisa terwujud sepenuhnya. Pemerintah harus mampu menjadi aktor yang memperluas manfaat dan lebih banyak memberikan layanan kepada masyarakat,” tutur Danang.
Jogja Smart Province merupakan salah satu upaya pemerintah dengan pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyelesaian isu-isu strategis DIY. Pemetaan yang dibagi dalam 6 dimensi pada Jogja Smart Province bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat DIY. “JSP menjadi salah satu pilar dari visi Gubernur dalam mewujudkan Panca Mulia, bagaimana kita mencerahkan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Danang menyebut, JSP dapat mencontoh Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki Jogja Smart Service dalam pengelolaan layanan bagi masyarakat. “Kalau boleh kita mencontoh, Kota Yogyakarta ada yang namanya Jogja Smart Service. Semua layanan yang disediakan oleh pemerintah kota dapat diakses melalui JSJ, artinya di sana sudah terbangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi,” terang Danang.
Humas Pemda DIY
