Jakarta,REDAKSI17.COM – Institusi Polri terus memperkuat komitmennya dalam menjaga marwah pengelolaan keuangan negara yang profesional dan berintegritas. Hal ini ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri kegiatan Grand Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran (TA) 2025 di Rupattama Mabes Polri, Selasa (03/02/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional, selaras dengan semangat Polri Presisi serta penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadyana, dan dihadiri oleh jajaran petinggi Polri, di antaranya Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Pol. Wahyu Widada (Irwasum Polri), Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran (Astamaops Kapolri), Komjen Pol. Karyoto (Kabaharkam Polri), Komjen Pol. Ramdani Hidayat (Dankorbrimob Polri) Serta jajaran Pejabat Utama Mabes Polri dan para Kapolda di seluruh Indonesia.
Dalam amanatnya, Jenderal Listyo Sigit menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK RI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital bagi Polri untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan anggaran.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Polri agar bersikap kooperatif, terbuka, dan bertanggung jawab selama proses pemeriksaan berlangsung. Data dan informasi harus disajikan secara akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegas Kapolri.
Kapolri juga memerintahkan seluruh satuan kerja (Satker) untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara cepat, tepat, dan tuntas. Langkah ini krusial demi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Di sisi lain, Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadyana menjelaskan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Polri TA 2025 bertujuan memberikan penilaian yang independen dan objektif terkait kewajaran penyajian laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Melalui Grand Entry Meeting ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kokoh antara Polri dan BPK RI. Dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance, Polri optimis dapat mempertahankan standar kualitas laporan keuangan yang prima sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan keamanan dan pelayanan masyarakat.
