“Pertama apa kesempatan paling utama yang digunakan harus kita sadari. Perlakuan Jokowi seperti ini, itu menguatkan kembali oposisi yang digunakan lama mati, itu harus disambut oleh kita semua,” kata Uceng di dalam Balairung UGM, Selasa (12/3/2024).
Menurutnya selama ini oposisi pemerintahan telah dilakukan dipangkas hingga tak berkutik. Kemudian baru kembali muncul tanda kebangkitan sejak berbagai persoalan demokrasi jelang Pemilu 2024 itu muncul.
“Baru pertama kali lagi setelah 9 tahun 4 bulan ada rombongan ratusan universitas menyampaikan hal yang serupa tentu selain UGM, itu harus disyukuri juga itu harus kita pergunakan dengan baik. Opisisi bangkit itu lah tanda demokrasi insya allah akan menuju lebih banyak sehat,” ucapnya.
Kedua, ada arus kekuatan demokrasi yang tersebut tak demokratis selama ini. Hal itu adalah pertanda bahwa semua pihak harus membangun ulang arus demokrasi tersebut.
“Kita harus mengembalikan arusnya ke dasar utamanya, itu panggilan kita semua, itu yang dimaksud kedua buat saya. Panggilan kita semua bahwa jangan biarkan demokrasi menuju arus yang dimaksud terbaik. Arus itu tetap harus kembalikan ke jalan yang dimaksud tepat,” terangnya.
Ketiga, Uceng tak melakukan penutupan perihal kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana bisa saja mengubah keadaan sekarang ini. Bisa cuma MK pada akhirnya nanti menimbulkan keputusan yang dimaksud tak disangka semua pihak.
“Semua persoalan ini mungkin bisa jadi dimenangkan oleh MK, MK menghasilkan keputusan yang tersebut sangat brutal pada saat itu, untuk pilpres nanti MK akan lakukan menjadi brutal juga kita bukan pernah tahu. Tapi hari ini kita akan meyakini kesempatannya bahwa demokrasi bukan tiada pernah kalah tapi demokrasi itu adalah membutuhkan perjuangan,” tuturnya.
“Bukan tidaklah pernah kalah, keyakinan kita bukan tak pernah kalah tapi keyakinan kita menyebabkan kita harus bergerak untuk menguatkan kembali perjuangan yang tersebut kita inginkan itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Uceng lantas menawarkan langkah lebih besar konkret yang mana bisa jadi dijalani oleh para akademisi termasuk universitas-universitas di dalam Indonesia, tiada terkecuali UGM. Salah satunya yakni menciptakan pengadilan rakyat.
“Pengadilan rakyat ini menjadi penting bahwa ketika negara lembaga negara bukan penting mengadili tidaklah serius menjatuhkan sanksi, bukan penting melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu serta melakukan pengadilan rakyat. Kita punya banyak contoh dalam negara lain. Ada puluhan negara yang tersebut sudah pernah melakukan pengadilan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa UGM bahkan seluruh perguruan tinggi di tempat Indonesia miliki kapasitas yang tersebut cukup untuk melakukan itu. Sekarang belaka tinggal kemauan untuk menjalankan hal tersebut.
“Mari mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan, mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu, saya kira ini akan, harus, juga inilah yang akan menghasilkan UGM melunasi tagihan sekian lama dari perjuangan yang dimaksud harus dilakukan,” kata dia.
