Rakyat pribumi dulu, sering kali lebih takut kepada penguasa pribumi dibanding kolonial. Kenapa bisa begitu?
Baca sampai habis. Karena sejarah ini jauh lebih rumit dari sekadar “Belanda jahat, rakyat tertindas.”
Raja dan pejabat pribumi sebelum masa kolonial jangan disamakan dengan pejabat pribumi di masa kolonial.
Sebelum kolonial datang, banyak kerajaan hidup dalam sistem patronase dan ikatan moral. Raja dihormati bukan hanya karena kekuasaan, tapi karena dianggap pelindung rakyat, penjaga adat, dan simbol kehormatan negeri. Hubungan rakyat dan penguasa masih dibungkus nilai budaya serta tanggung jawab moral.
Namun semua berubah ketika kolonial masuk.
Belanda sadar satu hal, menguasai Nusantara yang begitu luas tidak mungkin dilakukan hanya dengan tentara Eropa yang jumlahnya sedikit. Maka mereka memakai sistem Indirect Rule, pemerintahan tidak langsung.
Belanda tidak selalu turun langsung menekan rakyat. Mereka duduk di kantor, membuat aturan, lalu para demang, wedana, mantri, bupati, dan pejabat pribumi yang menjalankan semuanya di lapangan.
Yang datang menagih pajak ke kampung-kampung bukan orang Belanda.
Yang menyita hasil panen rakyat bukan orang Belanda.
Yang memaksa kerja rodi bukan orang Belanda.
Sering kali, sesama pribumi sendiri.
Inilah yang membuat rakyat lebih takut kepada pejabat lokal. Karena wajah penindasan itu hadir setiap hari di depan mata mereka sendiri.
Saat sistem Tanam Paksa diberlakukan pada abad ke-19, Belanda bahkan menerapkan sistem bonus dan target. Siapa pejabat lokal yang mampu menyetor hasil lebih banyak, maka jabatan aman, penghargaan naik, bahkan mendapat keuntungan pribadi.
Akibatnya?
Banyak pejabat pribumi memaksa rakyat bekerja di luar batas kemampuan. Sawah rakyat terbengkalai karena dipaksa menanam komoditas untuk kolonial. Kelaparan terjadi di mana-mana.
Loyalitas sebagian pejabat akhirnya bergeser.
Dari yang awalnya melindungi rakyat, menjadi alat untuk menyenangkan pemerintah kolonial.
Bahkan jabatan mereka diakui dan diperkuat lewat surat pengangkatan resmi dari pemerintah kolonial. Kekuasaan mereka tetap ada, tapi kini berada di bawah kendali Belanda.
Fakta ini bukan cerita karangan. Banyak catatan sejarah menulis hal yang sama.
Salah satu yang paling terkenal adalah kritik dari Eduard Douwes Dekker atau Multatuli dalam novel Max Havelaar. Ia membongkar bagaimana pejabat pribumi di Lebak melakukan pemerasan terhadap rakyat di tengah penderitaan dan kelaparan.
Multatuli bahkan memprotes sikap Raden Adipati Karta Natanegara, Bupati Lebak saat itu, yang dianggap membiarkan rakyat tertindas demi mempertahankan kekuasaan dan kemewahan.
Namun sejarah juga tidak hitam putih. Tidak semua pejabat pribumi jahat. Masih ada bupati, adipati, dan penguasa lokal yang jujur, peduli, bahkan diam-diam melindungi rakyatnya. Tetapi sistem kolonial dirancang begitu licik, membuat penguasa lokal bergantung pada restu Belanda.
Dan ketika jabatan, kekayaan, serta kekuasaan ditentukan oleh kolonial, banyak yang akhirnya berubah. Inilah alasan kenapa dalam banyak kisah lama, rakyat kecil justru lebih takut kepada pejabat pribumi daripada wajah Belanda itu sendiri.
Karena penjajah yang paling dekat, terkadang adalah orang sebangsa yang berdiri di depan pintu rumah mereka.
