UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Kelurahan Pakualaman sebagai pilot project pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Ke depan, setiap kecamatan di Kota Yogyakarta akan memiliki satu KKMP yang menjadi proyek percontohan untuk mendorong koperasi lebih produktif, mandiri, dan mampu menghasilkan omzet.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pengembangan KKMP tidak cukup hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Koperasi harus didorong untuk mengembangkan bisnis berdasarkan potensi lokal sekaligus membangun jejaring dengan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), perhotelan, sekolah, hingga pelaku usaha.
“Kalau sekarang kemudian mau dicoba untuk satu kecamatan itu satu pilot project, saya sangat setuju. Nanti dipimpin oleh Pak Wakil untuk satu kecamatan satu pilot project,” jelas Hasto Wardoyo saat memberikan sambutan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi KKMP Kota Yogyakarta, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Selasa (6/10).
Hasto menegaskan, indikator keberhasilan KKMP bukan sekadar terbentuknya kepengurusan dan kelembagaan. Koperasi harus memiliki aktivitas usaha nyata serta proposal bisnis yang jelas sehingga mampu bergerak secara mandiri.
Menurutnya, dari hasil evaluasi masih terdapat koperasi yang secara kelembagaan sudah terbentuk, tetapi belum memiliki aktivitas usaha yang berjalan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan sekaligus membuka akses pasar bagi koperasi.
“Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah batik Segoro Amarto. Saya mendorong untuk koperasi yang memproduksi batik untuk terus melakukan produksi dan mendapatkan pasar yang jelas,” ungkapnya.
Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan produk batik tersebut di lingkungan sekolah maupun organisasi perangkat daerah. Selain batik, KKMP juga dapat dikembangkan sebagai reseller berbagai produk lokal, seperti Air Jogja atau AYO dan brown sugar.
“Ini sekaligus supaya memperbanyak produk lokal, uangnya, putarannya di lokal. Ini sudah batik, sudah minum, sudah makanan. Itu yang kita berdayakan di sini,” jelasnya.
Hasto juga mendorong adanya kerja sama konkret antara KKMP dengan perhotelan. Menurutnya, hotel dapat menjadi pasar bagi produk yang dihasilkan koperasi, seperti sandal, sabun, brown sugar, maupun produk lokal lainnya. “Temukan hotelnya sama kelompoknya, terus deal. Konkret. Beli brown sugar hotel belinya ke salah satu koperasi,” tegas Hasto.
Hasto menargetkan ke depan terdapat sekitar 15 KKMP unggulan yang dapat dibina secara lebih intensif. Masing-masing koperasi nantinya dapat didampingi oleh OPD sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan. “Nanti 15 koperasi itu kita bagi dan dibina oleh OPD-OPD. Satu OPD membina satu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, evaluasi dilakukan karena pembentukan KKMP sebelumnya berlangsung relatif cepat sehingga belum seluruhnya diikuti kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan menjalankan usaha.
Pihaknya juga menjelaskan, Koperasi juga berbeda dengan badan usaha lain terutama dari sisi kepemilikan, karena dimiliki bersama oleh para anggotanya. “Yang menjalankan itu juga tidak punya kemampuan untuk usaha, ini tidak akan berhasil. Yang dipilih adalah orang yang memang mau dan mampu. Kebetulan perusahaannya namanya koperasi, yang kepemilikannya adalah para anggota,” jelasnya.
Ia menyebut, salah satu tantangan KKMP saat ini adalah munculnya ekspektasi bahwa koperasi akan mendapatkan bantuan dana besar dari pemerintah. Padahal, koperasi harus dibangun berdasarkan kemampuan mengembangkan usaha.
Wawan juga mengingatkan agar KKMP tidak serta-merta diarahkan pada usaha simpan pinjam apabila belum memiliki sumber daya dan kompetensi yang memadai. Pengelolaan simpan pinjam membutuhkan keahlian khusus serta memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola secara profesional. “Kami akan datangi satu-satu supaya KKMP di Kota Yogyakarta ini bisa berjalan. Targetnya sampai akhir tahun ini bisa semuanya punya skor 100,” ungkapnya.
Wawan mengatakan, keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah lain yang dapat menyediakan tempat usaha bagi KKMP, Pemkot Yogyakarta memiliki keterbatasan ruang.
Karena itu, konsep pengembangan KKMP akan disesuaikan dengan karakteristik Kota Yogyakarta. “Kita tidak perlu harus punya tempat dulu baru bisa bekerja. Konsepnya disesuaikan dengan kondisi Kota Yogyakarta karena memang tempatnya terbatas,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Perinkop UKM) Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo menambahkan, evaluasi dilakukan terhadap 12 KKMP yang hadir. Dari hasil evaluasi, terdapat empat KKMP yang telah memiliki omzet dan aktivitas usaha.
Namun, sebagian KKMP lainnya baru mulai melakukan aktivitas usaha pada 2026 sehingga hasil usahanya belum seluruhnya tercatat dalam laporan pertanggungjawaban sebelumnya. “Potensi-potensi lokal di masing-masing KKMP belum bisa tereksplor dengan optimal. Harapannya dengan adanya potensi lokal seperti pertanian, kampung wisata dan sebagainya, bisa didukung pemerintah melalui satgas-satgas OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih terdapat pengurus KKMP yang belum menjalankan aktivitas usaha secara nyata. Karena itu, evaluasi dan pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi tidak berhenti pada tahap pembentukan kelembagaan.
Ketua KKMP Gowongan, Suroto berharap, ada fasilitas tempat untuk usaha KKMP Gowongan. “Kami berharap untuk tempat kami sangat kesulitan. Kami berharap, seperti Balai RW bisa diizinkan untuk tempat kami membangun KKMP sementara. Selain itu, kami mendukung adanya pilot projek yang disampaikan. Ini dapat memicu KKMP yang sudah ada untuk bangkit dan berusaha lebih baik lagi ke depannya,” jelasnya.
