Demo Besar Tuntut Presiden Mundur

Paris,REDAKSI17.COM – Prancis dilanda gelombang kerusuhan terorganisir sejak Sabtu (17/10/2026), ketika lebih dari 550.000 demonstran—termasuk aktivis rompi kuning dan pelajar—menggelar aksi protes berskala nasional yang berubah menjadi kekerasan massal.

Demonstrasi yang dimulai sebagai protes lokal terhadap kenaikan biaya hidup dan harga BBM kini telah merusak infrastruktur publik, menargetkan simbol kekuasaan, dan mengancam stabilitas politik menjelang pemilihan presiden 2027.

Di Paris saja, 110.000 orang turun ke jalan, sementara di Lyon dan Marseille, massa merusak balai kota, membakar gedung kantor pariwisata, dan menjarah toko mewah seperti Hermes dan Lacoste.

Kerusuhan ini bukan sekadar ekspresi kemarahan ekonomi, tetapi juga refleksi kegagalan pemerintah dalam menangani krisis multi-dimensi yang telah berkembang sejak September 2026.

Awalnya, aksi blokade di pinggiran utara Paris dipicu oleh kekurangan guru, infrastruktur sekolah yang buruk, dan penurunan standar pendidikan.

Namun dalam tiga pekan terakhir, tuntutan ekonomi—terutama inflasi dan kenaikan harga BBM—menjadi pemicu utama, mengubah protes menjadi gerakan massa yang tidak terkontrol.

Data dari situs penyelenggara demonstrasi menunjukkan lebih dari 600 aksi direncanakan di seluruh negeri, dengan polisi menangkap 1.200 orang, termasuk 400 di Paris.

Di Marseille, kota pelabuhan terbesar Prancis, demonstran menerobos balai kota dan menghancurkan patung serta perabotan sebelum dipaksa mundur oleh polisi.

Wali Kota Benoit Payan langsung meminta penambahan personel keamanan, sementara di Lille, massa merusak kantor wali kota dan meninggalkan lokasi setelah melakukan perusakan.

“Saya ingin menyampaikan kepada rakyat Prancis bahwa mereka patut bangga terhadap polisi dan petugas keamanan (gendarme) mereka,” kata Perdana Menteri Sebastien Lecornu dalam unggahan di X, Minggu (18/10/2026).

Lecornu menegaskan bahwa kekerasan ini “dengan intensitas ekstrem” dan menyalahkan kelompok sayap kiri ekstrem serta penjahat yang memanfaatkan momentum sebelum pemilu.

Presiden Emmanuel Macron, melalui akun X-nya, mengulang janji untuk menuntut pelaku vandalisme dan penjarahan.

“Kita semua bersatu melawan para penebar kekacauan, yang hanya berusaha merusak institusi kita dan mencegah mereka yang secara damai menyampaikan tuntutan,” ujar Macron.

Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah demonstran mencapai 800.000 orang, jauh lebih besar dari angka resmi.

Lola (19), seorang demonstran di Paris, menjelaskan, “Kami berjuang karena biaya hidup terlalu tinggi, karena harga bahan bakar terlalu mahal, karena siswa sekolah menengah diserang dan dilukai secara brutal di seluruh negeri hanya karena berusaha memprotes dan meminta lebih banyak guru dan kondisi belajar yang layak.”

Bentrokan antara demonstran dan polisi diwarnai asap kebakaran, gas air mata, dan meriam air di titik-titik strategis seperti Place de la République dan Place de la Nation.

Stasiun metro di pusat Paris ditutup, sementara barikade besar menghalangi akses ke Champs-Elysees dan istana kepresidenan. Di Limoges, balai kota dibakar, sementara di Lyon, kantor pariwisata menjadi sasaran pembakaran.

Polisi menggunakan kekuatan maksimal untuk membubarkan massa, tetapi kerusuhan tetap meluas ke supermarket, bank, dan butik mewah seperti Galeries Lafayette dan SFR.

Lecornu menolak terintimidasi oleh kekerasan, dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan agenda politik dipaksakan melalui vandalisme.

“Kepada mereka yang jelas-jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai ‘pemanasan’ sebelum pemilihan presiden, saya sampaikan dengan tegas: Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi,” tulisnya.

Namun, demonstrasi damai yang membawa spanduk menentang polisi, Macron, dan orang kaya menunjukkan bahwa frustrasi ekonomi telah menyatukan berbagai kalangan, dari pelajar hingga mantan aktivis rompi kuning.

Krisis ini tidak hanya melanda Prancis, tetapi juga menyebar ke Belgia, Portugal, dan Italia, di mana demonstrasi skala kecil juga terjadi sebagai respons terhadap kenaikan biaya hidup di Eropa.

Di Albania, protes terpisah menuntut reformasi pendidikan dan penurunan korupsi. Namun, skala kerusuhan di Prancis jauh lebih dahsyat, dengan pola serupa di kota-kota besar: penjarahan, pembakaran, dan serangan terhadap simbol otoritas.

Sementara itu, pemerintah terus mengerahkan sumber daya keamanan, tetapi tantangan utama tetap pada bagaimana mengatasi akar masalah—inflasi dan ketidakpuasan sosial—tanpa memicu kekerasan lebih lanjut.

Data menunjukkan bahwa sejak September 2026, protes telah berubah dari isu pendidikan menjadi krisis ekonomi nasional, dengan harga BBM dan barang kebutuhan pokok menjadi pemicu utama.

Namun, apa yang belum jelas adalah apakah pemerintah akan mampu merespons tuntutan ekonomi tanpa memicu protes lebih lanjut, atau apakah kerusuhan ini akan menjadi praambulan dari gelombang demonstrasi lebih besar menjelang pemilu 2027.