BANDUNG,REDAKSI17.COM – Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Pusdikmin Lemdiklat Polri) menggelar kegiatan seminar policy brief.
Acara ini ditujukan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI.
Kegiatan ini dinilai sangat strategis untuk mencetak perwira kepolisian yang memiliki kepemimpinan adaptif dan solutif. Khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) secara nasional.
Wakapusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Henny Purwanti, menekankan bahwa penyusunan policy brief bukan sekadar sarana pemenuhan kurikulum semata.
Lebih dari itu, hal ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengasah nalar kritis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar aplikatif di lapangan.
“Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” ujar AKBP Henny Purwanti, Selasa (10/11/2026).
AKBP Henny menambahkan, para perwira peserta PKN diharapkan tidak bersikap kaku dalam menghadapi dinamika di wilayah tugasnya kelak.
Mereka dituntut mampu menerjemahkan analisis kebijakan menjadi langkah nyata. Tentu saja, melalui sinergi dan kolaborasi erat bersama seluruh pemangku kepentingan.
Sejalan dengan tema penguatan ekonomi kreatif, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, turut hadir. Ia memberikan wawasan mendalam terkait tren serta tantangan industri kreatif.
Sebagai alumni PKN, Restog sangat mengapresiasi keterlibatan para perwira Polri dalam membedah isu ekonomi kreatif ini. Menurutnya, kepolisian memegang peran krusial dalam menciptakan iklim industri yang kondusif melalui penegakan hukum.
“Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP),” tegas Restog.
Ia menekankan bahwa ekosistem kekayaan intelektual nasional hanya akan bertumbuh optimal apabila ada penindakan tegas terhadap pelanggaran hak cipta dan pembajakan.
Selain perlindungan karya, Restog juga menyoroti pentingnya peran Polri dalam mempermudah proses perizinan serta menjamin keamanan penyelenggaraan event dan konser musik di seluruh daerah.
“Pengamanan yang baik akan memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Jika event berjalan lancar dan banyak digelar, destinasi wisata serta kegiatan ekonomi kreatif di daerah akan semakin menggeliat (boom), sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga,” pungkasnya.
