Jakarta,REDAKSI17.COM— Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlarut-larut, memburuknya kondisi ekonomi, hingga menyempitnya lapangan kerja mulai menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah warga Kalimantan dan Sumatera bahkan mengaku menyesal telah memilih Prabowo setelah berbulan-bulan hidup dalam kepungan kabut asap.
Kekecewaan itu diangkat harian Amerika Serikat, The New York Times (NYT), dalam laporan berjudul “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” yang ditulis Muktita Suhartono dan diterbitkan Selasa (10/11/2026).
Laporan tersebut menggambarkan penderitaan warga yang harus menghadapi polusi udara berkepanjangan, sementara pemerintah dinilai belum memberikan respons yang sepadan dengan besarnya persoalan.
“Situasinya sudah sangat parah, tetapi alih-alih berempati, pemerintah menutup mata atas penderitaan kami,” kata Rama, warga Sumatera, kepada NYT.
Rama mengaku mengalami nyeri dada dan sesak napas akibat buruknya kualitas udara. Sementara di Kalimantan Tengah, Kurniawan (35) terpaksa mengurung kedua anak laki-lakinya di dalam rumah selama berbulan-bulan untuk menghindari paparan asap.
Kurniawan mengaku memilih Prabowo karena berharap pemerintahan mantan jenderal itu mampu bekerja efisien dengan sistem komando yang kuat. Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan ketika pemerintah dinilai kewalahan menghadapi karhutla yang dipicu fenomena El Nino dan praktik tebas-bakar.
NYT menyebut karhutla tahun ini termasuk yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Asap bahkan meluas hingga melintasi perbatasan dan berdampak ke Malaysia, Singapura, serta Filipina.
Jutaan Warga Terdampak, Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional
Besarnya dampak karhutla belum diikuti keputusan pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Padahal, status tersebut dinilai dapat mempermudah mobilisasi bantuan, termasuk dari luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman sebelumnya menyatakan pemerintah masih sanggup menangani bencana tersebut.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung seusai bertemu Prabowo di Istana pada 12 Oktober 2026.
Dudung menyebut enam provinsi menjadi fokus penanganan, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan penentuan status bencana nasional atau daerah masih dalam kajian.
“Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada,” ucap Kristomei.
Sementara itu, dampak kesehatan dan pendidikan akibat kabut asap terus membesar. Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, termasuk 75.172 kasus yang menimpa anak usia 0-5 tahun.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mencatat 7,9 juta siswa terdampak. Hingga 15 Oktober 2026, sebanyak 61.693 satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka.
Lembaga riset CREA memperkirakan 57,8 juta orang menghirup udara dengan kategori tidak sehat hingga berbahaya sepanjang September.
Kepuasan Prabowo Terjun ke 44,5 Persen
Di tengah persoalan tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mengalami penurunan tajam.
NYT mengutip survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo”. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap Prabowo merosot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 66,4 persen pada Februari-Maret 2026.
Angka itu kembali turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Dalam survei 1-10 Oktober 2026, kepuasan publik hanya tersisa 44,5 persen, sedangkan responden yang menyatakan tidak puas mencapai 53,4 persen.
Untuk pertama kalinya, mayoritas responden SMRC menyatakan tidak puas terhadap kinerja Prabowo.
“Penurunan tajam kepuasan pada presiden ini berhubungan dengan penilaian atas kondisi makro ekonomi,” kata Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani.
Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk. Di kelompok tersebut, tingkat kepuasan terhadap Prabowo hanya 23 persen. Sebaliknya, kepuasan mencapai 87 persen di antara responden yang menilai kondisi ekonomi baik.
Survei SMRC melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tekanan terhadap pemerintah juga tergambar dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 15 September-9 Oktober 2026. Sebanyak 75 persen dari 1.142 responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
Namun, survei lain menunjukkan angka kepuasan berbeda. Poltracking mencatat kepuasan terhadap pemerintah sebesar 55,3 persen. Sementara itu, Sekretariat Kabinet merilis ulang survei Parameter Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 65,4 persen, ditopang program bantuan sosial, pendidikan, gizi, dan kesehatan.
NYT juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menuai kritik. Di antaranya upaya memusatkan ekspor komoditas di tangan negara, perluasan peran militer, pemidanaan terhadap pengkritik pemerintah, serta penahanan ratusan demonstran.
Program makan bergizi gratis turut menjadi sorotan setelah muncul kasus ribuan anak mengalami keracunan. Di sisi lain, biaya hidup dan tingginya pengangguran usia muda masih menjadi persoalan yang membebani masyarakat.
Pada Pemilu 2024, Prabowo berkampanye sebagai kandidat yang akan melanjutkan kebijakan dan program kesejahteraan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, setelah dua tahun berjalan, para pengkritik yang dikutip NYT menilai pemerintahannya justru memperlihatkan kecenderungan melampaui batas kewenangan eksekutif.
Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pembangunan Indonesia tidak berjalan berdasarkan perhitungan rasional, melainkan lebih banyak digerakkan oleh konsolidasi politik.
“Kita punya bonus demografi, sumber daya alam melimpah, dan potensi untuk maju, tetapi kita seolah tidak bergerak ke mana-mana. Pembangunan kita digerakkan bukan oleh rasionalitas, melainkan oleh konsolidasi politik,” kata Achmad kepada NYT.
NYT juga mengangkat tuduhan kronisme dalam pembagian proyek nasional, termasuk yang dikaitkan dengan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Prabowo telah membantah tuduhan tersebut.
Persoalan kepercayaan publik juga berlangsung di tengah tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia.
Pada 15 Oktober 2026, penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyatakan sedang mempertimbangkan menurunkan Indonesia ke status standalone. Peringatan itu berkaitan dengan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai tidak ditindak tegas.
Sebelumnya, pada Januari 2026, MSCI juga membuka opsi menurunkan Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier. Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027.
Menanggapi peringatan tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan lembaga internasional.
“Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, 21 Oktober 2026.
Prabowo juga membuka kemungkinan melakukan penghematan besar-besaran dalam belanja negara.
“Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kita lebih hemat lagi nanti,” lanjutnya.
Warga Akui Menyesal Memilih Prabowo
NYT membandingkan gelombang ketidakpuasan saat ini dengan kekecewaan publik yang turut menjatuhkan Soeharto hampir tiga dekade lalu. Laporan itu juga mengingatkan pemberhentian Prabowo dari dinas militer pada 1998 terkait kasus penculikan aktivis prodemokrasi.
Ketidakpuasan terhadap pemerintah kini tidak hanya muncul dalam survei, tetapi juga turun ke jalan. Aksi demonstrasi pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo bulan lalu di Jakarta diwarnai seruan tagar #IndonesiaSadar dan salam tiga jari.
Gunawan (61), warga Jakarta, mengaku dahulu memilih Prabowo karena kedekatannya dengan Jokowi. Namun, setelah melihat perkembangan pemerintahan saat ini, ia mengaku menyesal dan merasa ikut bertanggung jawab atas keadaan.
“Kami telah keliru, karena itu kami harus bersuara dan menyatakan penyesalan,” tutur Gunawan kepada NYT.
