Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemda DIY terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan kebijakan, transformasi digital, dan inovasi pelayanan. Hal ini agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki ruang partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut dipaparkan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X bersama Kepala Dinas Kominfi DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Rabu (11/11). DIY presentasi di hadapan Tim panelis yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 Hafidhah, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017–2021 Gede Narayana, serta Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara.
Melalui tema Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik ini, Sri Paduka menyampaikan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan.
Proses maupun hasil keterbukaan informasi harus dapat diakses oleh masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan DIY 2022–2027, Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Penguatan akses informasi juga dilakukan melalui pemerataan infrastruktur digital. Pemda DIY menyediakan layanan internet gratis di 24 titik sepanjang kawasan Pansela, mulai dari Gunungkidul hingga Bantul, dengan kecepatan mencapai 100 Mbps. Wifi publik gratis juga tersedia hingga tingkat desa.
“Kami ingin memastikan keterbukaan informasi tidak hanya berjalan di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga tingkat kalurahan,” ungkap Sri Paduka.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menjelaskan berbagai strategi untuk memastikan keterbukaan informasi, berjalan sebagai bagian dari sistem kerja pemerintahan. Penilaian mencakup monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, publikasi melalui website dan media sosial, serta pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik.
“Penilaian dilakukan setiap bulan. Evaluasi juga dilaksanakan setiap tiga bulan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan. OPD dengan kinerja terbaik mendapatkan pemeringkatan dan apresiasi,” terangnya.
Wahyu menjelaskan, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun budaya birokrasi yang semakin terbuka dan akuntabel. Keterbukaan informasi tidak lagi ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian dari kinerja organisasi.
“Kami ingin keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Transparansi bukan hanya terlihat dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Wahyu.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah Manunggal Raharja atau Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja. Sistem ini mengintegrasikan data kemiskinan Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Masyarakat dapat ikut memeriksa kesesuaian data penerima bantuan sosial. Fitur sanggah berbasis geotagging dan foto kondisi rumah memungkinkan masyarakat menyampaikan koreksi apabila menemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” imbuhnya.
Manunggal Raharja mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang telah menjangkau sekitar 8.000 lansia selama periode 2021–2026. Sistem ini juga mendukung program Bedah Rumah dengan capaian 2.856 unit hingga 2026.
Inovasi lainnya adalah GO-HIDRO yang dikembangkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Platform ini menyediakan informasi curah hujan dan tinggi muka air secara real-time melalui sensor berbasis Internet of Things (IoT) dan telemetri.
Data tersebut terintegrasi dengan Weather Radar BMKG untuk memperkuat akurasi informasi kebencanaan. Pemanfaatan teknologi ini memangkas waktu akses data hidrologi dari sebelumnya lebih dari 24 jam menjadi kurang dari lima menit. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah, BPBD, hingga relawan sungai untuk mendukung kesiapsiagaan dan evakuasi dini.
Pemda DIY juga mengembangkan PAMOR sebagai kanal informasi kebencanaan yang menyajikan data dalam bentuk tabel dan peta. Sementara itu, melalui OGP Local Yogyakarta, masyarakat dapat mengakses informasi target dan realisasi anggaran, memantau perkembangan pembangunan fisik, serta menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Platform SENGGUH turut dilengkapi asisten virtual Tanya SENGGUH untuk membantu masyarakat menemukan informasi dan dokumen pembangunan.
Berbagai inovasi tersebut memperluas akses publik terhadap informasi sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Informasi diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, menyampaikan masukan, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Humas Pemda DIY
