Jakarta,REDAKSI17.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi. Ia meminta kasus tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan regulasi mengenai penyadapan di Indonesia.
Sarmuji mengaku bersyukur praktik penyadapan tersebut dapat terungkap. Menurutnya, apabila persoalan ini tidak segera diketahui dan ditangani, masyarakat berpotensi kehilangan rasa aman dalam menyampaikan pendapat maupun berkomunikasi.
Ia mengingatkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa pengaturan dan pengawasan yang jelas dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat membatasi kebebasan berekspresi karena merasa setiap percakapan pribadi berpotensi dipantau.
“Untungnya segera ketahuan untungnya bahwa Presiden sangat serius memperhatikan tentang penyadapan ini. Kalau nggak, kita orang-orang akan takut berekspresi, orang bahkan akan takut berkomunikasi. Bayangkan betapa takutnya kalau kemudian setiap pembicaraan kita tuh disadap. Meskipun hal yang ringan bisa ditafsirkan macam-macam,” ucap Sarmuji seusai acara di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/26).
Sarmuji menjelaskan, percakapan sehari-hari yang sebenarnya bersifat santai sekalipun bisa menimbulkan persoalan apabila direkam dan ditafsirkan di luar konteks pembicaraan. Ia menilai hal-hal sederhana dalam komunikasi personal dapat memicu kesalahpahaman ketika didengar oleh pihak lain.
“Misalkan kita kita kan kadang-kadang ngolah gitu, ketemu kawan gitu, ‘oh, makin cantik saja kau’ misalkan, itu kalau disadap didengar istri kan juga sedap itu. Contoh saja hal yang sangat sederhana,” katanya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap konteks percakapan menjadi hal penting sebelum seseorang menarik kesimpulan dari sebuah rekaman. Sebab, tidak semua percakapan yang terdengar memiliki maksud serius dan bisa saja merupakan candaan antarteman.
“Padahal dunia apa namanya audio itu kadang kan harus dilihat konteksnya juga, konteksnya bercanda. Tapi yang mendengarkan pasti nggak tahu kalau itu bercanda atau tidak dan macam-macam lagi,” imbuh dia.
Menanggapi kemungkinan dukungan Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, Sarmuji menyebut regulasi tersebut sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menurutnya, terungkapnya kasus penyadapan belakangan ini dapat menjadi momentum untuk kembali mengevaluasi sekaligus memperbaiki ketentuan hukum yang mengatur praktik penyadapan. Ia berharap regulasi yang nantinya diterapkan mampu memberikan batasan dan kepastian hukum sehingga kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
“Ini momentum untuk memperbaiki regulasi kita ya. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan salah satu momentumnya adalah kita mungkin harus kita lihat lagi RUU penyadapan kita. Biar penyadapan itu betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” sambung dia.
Sarmuji menegaskan, pengaturan penyadapan perlu memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepentingan penegakan hukum tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi serta kebebasan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
