“TUKAR GULING KASUS PENYADAPAN”

Spoiler alert! Sebuah analisis ngawur dari rakyat yang muak dengan rezim.

Sebagai rakyat jelata tentu kita berharap Prabowo sebagai presiden secepat mungkin menyudahi seluruh drama politik unfaedah yang telah menguras seluruh perhatian dan energi bangsa. Prabowo harus segera melakukan kerja nyata untuk memperbaiki setiap sendi kehidupan bernegara agar rakyat merasa tentram menjalani rutinitas harian tanpa dibayangi kekhawatiran dan ketidakpastian. Tapi nampaknya kita harus mengelus dada, menahan nafas dan memperbanyak istighfar. Mengapa? Berikut alasannya.

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh segerombolan perwira tinggi Polri dibawah komando LSP terhadap Prabowo dan 6000 an tokoh dari berbagai kalangan merupakan tindakan makar (mengingat korbannya adalah presiden yang sedang berkuasa) serta melanggar hak asasi manusia karena sebagian besar korbannya adalah warga sipil. And yet, setelah 2 pekan perkembangan kasus seolah terhenti hanya pada 4 “oknum” yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Terlalu lambat! Kita berhak menuntut pemerintah agar penanganan kasus penyadapan segera dituntaskan. Jika memang ada belasan perwira tinggi yang terlibat, segera ditahan. Jika ada ketum parpol yang terlibat, segera ditahan. Alih alih mengungkap atau menangkap “si pemberi” perintah penyadapan, spekulasi publik dibiarkan menggelinding seperti bola liar. Sebagai presiden yang sedang berkuasa, Prabowo mendadak kikuk dan salah tingkah menghadapi skandal raksasa penyadapan ilegal. Meskipun aksinya terbongkar, gerombolan LSP “tampak” lebih satset dalam upaya menyadap presiden dan 6000an tokoh kemudian menghapus data. Wajar dong jika muncul pertanyaan, mengapa Prabowo terkesan lambat dalam menangani kasus ini.

Sesungguhnya pihak yang wajib memberikan jawaban adalah pemerintah. Menko Yusril sudah bersuara bahwa tindakan penyadapan ilegal bisa dikategorikan makar. Demikian pula dengan Mensesneg. Namun Menteri Pigai belum bersuara dari aspek pelanggaran HAM! Menteri Bahlil malah sibuk mengirim ancaman kepada 2 orang tokoh yang dianggapnya telah melakukan fitnah pada dirinya. Ini merupakan reaksi konyol dari menteri sontoloyo yang tidak mungkin terjadi jika Prabowo bersikap tegas. Sebelum kasus penyadapan ilegal, persepsi masyarakat terhadap kabinet Prabowo sudah buruk. Apa lagi pasca terungkapnya kasus ini. Dalam kondisi “normal” saja performa mereka dianggap buruk tidak bisa kerja! Sekarang yang terjadi chaos di internal kabinet. “Serangkaian” bencana alam yang terjadi silih berganti menjadi bukti valid bahwa kita “dipaksa” berhenti berharap pada rezim ini! Program mitigasi bencana pemerintah Prabowo sangar buruk. Hal ini diperparah dengan munculnya kasus korupsi dana penanggulangan bencana di saat bencana! Prabowo tidak punya kendali kepada bawahannya. Prabowo gagal membuktikan omon omonnya yang konon ingin bekerja untuk rakyat. Rakyat yang mana?

Kembali ke laptop! Kelambanan Prabowo dalam menangani kasus penyadapan ilegal tentu ada penyebabnya. Prabowo takut “serangan” balik dari kubu Jokowi. Dalam kasus penyadapan ilegal, Prabowo “tidak” bisa bersikap tegas karena dia sudah menjadi sandera politik Jokowi. Meskipun hal ini pernah dibantah, tapi ketakutan Prabowo terhadap Jokowi terlihat jelas. Prabowo hanya tampak tegas saat di podium. Podium menjadi “wahana” bagi Prabowo untuk membuktikan eksistensinya. Ini sangat parah! Ketika seorang presiden mengalami krisis eksistensi, jabatan “hanya” menjadi validasi. Semua perkataan menjadi kehilangan makna.

Selain itu Prabowo juga nirempati pada penderitaan rakyat. Bagi kita yang setiap hari merasakan panas terik kota, debu jalanan, bedesak desakkan di kendaraan umum, kehujanan, berebut masuk kereta, mengalami fase melamar kerja dan segala rutinitas yang sangat lekat menempel pada rakyat jelata tentu akan memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka yang dibesarkan di lingkungan keluarga kaya. Prabowo tidak pernah melewati fase seperti disebut di atas. Dari sini kita bisa melihat mengapa kebijakan Prabowo pada 2 tahun pertamanya bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Prabowo menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia militer kemudian menikahi putri Suharto sang penguasa rezim bercorak militeristik. Karir militernya juga dihabiskan di era Suharto. Prabowo paham demokrasi tapi demokrasi tidak ada di dalam DNAnya. Dia dididik untuk patuh pada satu perintah satu komando. Prabowo tidak bisa menerima kritik. Baginya kritik adalah serangan pribadi. Transisi dia menjadi warga sipil pun tidak “normal”. Sejarah “memaksa” dia menjadi warga sipil.

Singkatnya, apa bila kasus penyadapan ilegal menguap tanpa proses hukum yang transparan, mohon kita jangan terkejut! Saya pribadi sudah berhenti berharap pada Prabowo sejak 2022 ketika dia masuk kabinet Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Kita semua paham apa yang terjadi kemudian. Kementerian Pertahananan di bawah Prabowo tersandung kasus Food Estate! Itu adalah titik awal metamorfosa seorang Prabowo menjadi cecunguk Jokowi. Jangan salah, menjadi menteri adalah hak Prabowo. Tapi memiliki prinsip adalah kewajiban politisi! Berpolitik tanpa prinsip adalah dosa politik menurut Mahatma Gandhi. Di dalam sistem demokrasi, meski menjadi oposisi tetap bisa berkontribusi kepada NKRI.

Akhirulkalam, Prabowo sudah habis. Sementara persediaan drama lanjutan (sequel) penyadapan, sequel drama ijazah palsu, sequel drama Suket Gibran dan sequel sequel drama yang lain masih banyak dan sedang menunggu giliran! Satu drama akan selalu berkelindan (intertwined) dengan drama yang lain namun muaranya satu yaitu Jokowi. Mengharap Prabowo menindak tegas aktor utama pelaku penyadapan ilegal seperti menggantang asap. Mustahil! Prabowo tidak akan bisa membeberkan secara transparan setiap ada kasus besar yang melibatkan Jokowi karena Prabowo takut rahasianya dibongkar oleh Jokowi. Ini adalah gambaran sederhana kondisi pemerintah kita saat ini. Menyedihkan!

Rabbana zhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.