Jakarta,REDAKSI17.COM – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta kalangan akademisi menyampaikan rekomendasi yang lebih konkret terkait pengaturan masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan kedua jenis pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kepastian melalui regulasi.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, konsekuensi dari pemisahan jadwal pemilu tidak hanya berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD dan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama periode transisi.
Taufan menjelaskan, berdasarkan skema yang dibahas, pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sementara pemilu lokal baru digelar pada 2031. Rentang waktu tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi, terutama terkait status dan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.
Ia mempertanyakan opsi yang dapat ditempuh untuk mengisi jeda penyelenggaraan tersebut. Apakah masa jabatan anggota DPRD diperpanjang hingga pemilu lokal berikutnya atau justru disiapkan pemilu transisi. Setiap alternatif, kata Taufan, harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/26).
Taufan juga mengemukakan kemungkinan pelibatan partai politik dalam pengaturan masa transisi, termasuk menyangkut mekanisme pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Meski demikian, ia menilai skema tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak memunculkan persoalan baru dalam praktik penyelenggaraan pemilu.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi. Taufan mengingatkan, penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah harus diatur secara cermat agar tidak berdampak terhadap independensi maupun kualitas demokrasi.
Atas berbagai persoalan tersebut, ia mendorong para akademisi memberikan masukan yang tidak sebatas menawarkan rekonstruksi sistem pemilu secara konseptual. Kajian yang disampaikan diharapkan memuat rekomendasi terperinci sehingga dapat diadopsi menjadi ketentuan yang jelas dalam undang-undang.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taufan menekankan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus berpijak pada prinsip negara hukum dan konstitusionalitas. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.
“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu.
