“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” katanya di Gedung DPR, baru-baru ini.
Menurut Bahtra, pembiayaan gaji pokok melalui APBN diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga PPPK. DPR dan pemerintah saat ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur realisasi kebijakan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa anggaran yang disepakati khusus untuk peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp23 triliun.
“Anggarannya sudah kami sepakati, 23 triliun untuk peralihan ini,� kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Lalu mengingatkan agar anggaran tersebut dimanfaatkan dengan baik. Ia juga meminta proses pengangkatan para guru tidak terkendala urusan administrasi maupun birokrasi yang berlarut-larut, mengingat mereka membutuhkan kepastian status pekerjaan.
“Karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,� ucap dia.
Namun, hingga saat ini Lalu mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai mekanisme peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia pun mendesak pemerintah segera menerbitkan kedua pedoman tersebut agar para guru bisa mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
“Ini juga harus segera dikeluarkan agar guru-guru kita menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” ungkapnya.








