Manila,REDAKSI17.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas dampak kabut asap lintas batas serta menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center, Pasay, Manila, Filipina, pada Minggu (15/11).

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia jika bencana karhutla turut berdampak bagi rakyat di Malaysia dan Singapura, sekaligus memastikan bahwa Indonesia telah mengerahkan seluruh upaya terbaik. Pemerintah juga memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden merinci langkah penindakan hukum yang tengah berjalan terhadap korporasi. Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan, 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa, tegas Presiden. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Upaya pengendalian karhutla yang berlangsung hampir empat bulan ini melibatkan pengerahan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi tersebut diwarnai pengorbanan besar, dengan rincian 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta kehilangan dua unit helikopter di lapangan.

Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan, ungkap Presiden Prabowo. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api, serta kehilangan dua helikopter.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah Indonesia mengubah pendekatan penanganan dari yang sebelumnya berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan secara sistematis. Indonesia saat ini tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program terpadu guna memperkuat pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang secara berkelanjutan.