JAKARTA,REDAKSI17.COM — Peta kekuatan di tubuh Korps Bhayangkara menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang pernah menyandang pangkat jenderal bintang satu itu kini berada di puncak komando Polri dan menangani perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seorang jenderal bintang empat.
Perjalanan karier Suyudi pun menjadi perhatian. Pada 2023, ketika menjabat Wakapolda Metro Jaya, ia menyandang pangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu. Setahun kemudian, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal setelah dipercaya menjadi Kapolda Banten. Sebelum akhirnya dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, Suyudi juga pernah memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kini, Suyudi menghadapi ujian besar: mengusut perkara yang melibatkan mantan orang nomor satu di institusi kepolisian itu sendiri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Suyudi membeberkan perkembangan penyidikan yang mengungkap empat nama jenderal menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan pemaparan Suyudi, Listyo diduga memiliki peran sentral dalam perkara tersebut. Ia disebut memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp. Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
Bahkan, berdasarkan kronologi yang dipaparkan Kapolri, Listyo ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026. Sehari setelahnya, polisi melakukan penggeledahan di kediamannya. Langkah tersebut menjadi perhatian luas karena perkara ini menyeret mantan pimpinan tertinggi Polri yang sebelumnya memiliki kekuasaan besar di institusi Bhayangkara.
DARI KASUS PENYADAPAN MEREMBET KE DUGAAN MAKAR
Situasi semakin serius setelah Polri membuka penyelidikan terpisah mengenai dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa penyadapan tersebut.
Suyudi mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta, pemufakatan jahat, dan perbuatan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana makar.
Penyelidikan itu diarahkan untuk menelusuri perintah, tujuan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya agenda yang bertujuan menggulingkan pemerintahan.
Namun, Suyudi juga menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindakan makar. Unsur pidana makar harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri.
Kepala BIN Muhammad Herindra sebelumnya juga menyebut penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional sebagai tindakan yang mengarah ke makar. Pernyataan itu semakin menambah perhatian publik terhadap perkara yang kini ditangani Polri.
PANGKAT TINGGI BUKAN JAMINAN KEBAL HUKUM
Perjalanan Suyudi dari jenderal bintang satu hingga menjadi Kapolri kini menjadi sorotan tersendiri. Kasus ini juga menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya dalam membuktikan bahwa penegakan hukum di tubuh Polri tidak boleh tunduk pada pangkat, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan.
Di satu sisi, publik menunggu pembuktian atas dugaan penyadapan terhadap Presiden. Di sisi lain, proses penyelidikan dugaan makar juga harus berjalan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
Kini sorotan tertuju kepada Suyudi Ario Seto. Mampukah Kapolri yang pernah memulai perjalanan sebagai jenderal bintang satu ini menuntaskan perkara yang menyeret mantan Kapolri bintang empat?
Satu hal yang menjadi perhatian publik: dalam penegakan hukum, tidak boleh ada orang yang kebal hanya karena pernah menduduki jabatan tertinggi di institusinya sendiri.








