UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan di perangkat daerah. Kegiatan itu untuk memberikan pemahaman dan optimalisasi penyelesaian tindak lanjut dari hasil pengawasan di perangkat daerah Pemkot Yogyakarta. Perangkat daerah Pemkot Yogyakarta diminta meninjau kembali hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti dari berbagai instansi pengawasan untuk dilakukan penyelesaian.
“Rapat koordinasi ini intinya bagaimana kita menindaklanjuti atas hasil audit, evaluasi, review pengawasan dan pemeriksaan dari berbagai institusi yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan maupun review,” kata Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Budi Santosa Asrori saat rakor pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan di perangkat daerah, Kamis (19/11/2026).
Tindak lanjut hasil pengawasan itu baik yang dilakukan secara internal Pemkot Yogyakarta oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun secara eksternal hasil pemeriksaan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat DIY, dan Inspektorat Jenderal di Kementerian. Budi menyatakan setiap kebijakan seperti penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial dan hibah selalu mendapatkan review dan evaluasi dari BPKP. Termasuk audit tahunan laporan keuangan dan pemeriksaan tujuan tertentu dari BPK.
“BPK akan terus update, setiap tahun mana yang belum ditindaklanjuti. Kemudian juga dari Inspektorat DIY pasti ada hal-hal yang kita tindak lanjuti. Kita juga tidak lepas dari pemerintah pusat dari irjen berbagai kementerian. Monggo kita mereview lagi hal-hal yang kira-kira belum kita tindak lanjuti apa. Kalau sudah hal-hal yang spesifik dan kita perlu berkoordinasi dengan inspektorat Kota Yogyakarta,” paparnya.
Pihaknya berharap perangkat daerah Pemkot Yogyakarta menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dari berbagai instansi terkait. Mengingat rekomendasi hasil pengawasan harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah itu untuk pembenahan agar tercipta kinerja dan pengendalian intern yang lebih baik. Budi juga berharap pelayanan OPD Pemkot Yogyakarta semakin baik dan ASN diminta menghindari penyimpangan penyimpangan agar pemerintahan berjalan dengan baik.
“Itu menjadi target kita bersama OPD karena ada tindak lanjut hasil pemeriksaan maka bagaimana kita berupaya semakin lebih baik mengelola OPD kita masing-masing. Terutama dalam penataan masalah keuangan dan sumber daya manusia serta aset. KPK ada delapan area yang perlu mendapatkan pengawasan karena rawan terhadap penyimpangan seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, tata kelola aset, penguatan APIP, layanan publik dan pendapatan (pajak). Delapan area monitoring yang perlu kita laksanakan agar pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik,” jelas Budi.
Sementara itu Inspektur Pemkot Yogyakarta Fitri Paulina Andriani menyampaikan Inspektorat Kota Yogyakarta mengadakan rakor itu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya rekomendasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Termasuk meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Menurutnya masih ada perangkat daerah, yang belum memahami pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menjadikan sebatas pemenuhan administrasi, sehingga perlu adanya pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan perangkat daerah. Meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan
“Kegiatan ini untuk kita sedikit merefresh terkait tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yang sesuai dengan undang-undang. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK tiap semester akan mengevaluasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan,” pungkas Paulina.(Tri)





