Beranda / Daerah / Progres 96,93%, Gedung DPRD DIY Terbuka untuk Masyarakat

Progres 96,93%, Gedung DPRD DIY Terbuka untuk Masyarakat

Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Yogyakarta, telah mencapai 96,93%. Gedung yang semula dijadwalkan rampung dan diserahterimakan pada 6 Desember 2026 itu kini ditargetkan selesai pada akhir November, dengan seluruh aktivitas direncanakan mulai berpindah pada Januari hingga Februari 2027.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau langsung gedung tersebut, Kamis (19/11). Dalam peninjauan itu, Sri Sultan melihat sejumlah ruangan, termasuk ruang sidang yang nantinya menjadi pusat aktivitas persidangan dan rapat anggota dewan.

Sri Sultan mengaku tidak menyangka ruang sidang yang disiapkan memiliki ukuran sebesar yang dilihatnya saat peninjauan. “Ya, saya enggak memperkirakan kalau gedenya seperti itu. Tapi enggak apa-apa,” ujar Sri Sultan sambil tertawa.

Sri Sultan berharap seluruh pekerjaan tambahan dan kelengkapan fasilitas di dalam gedung dapat segera diselesaikan. Menurutnya, kesiapan gedung tidak cukup hanya dilihat dari penyelesaian bangunan fisik, tetapi juga kelengkapan mebel dan kebutuhan penunjang perkantoran.

“Ya saya kira sudah terselesaikan 96,93 persen. Berarti hampir 97 ya. Nanti kan masih ada pekerjaan tambahan yang harapan saya bisa diselesaikan juga,” ujar Sri Sultan.

Gedung diperkirakan sudah dapat digunakan pada awal tahun depan setelah seluruh kebutuhan perkantoran tertata. Waktu perpindahan aktivitas kedewanan selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD DIY.

“Yang penting selesai tidak sekadar building, tapi termasuk isinya juga sudah ada anggarannya, sudah selesai. Jadi bisa ditempati,” jelas Sri Sultan.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, pembangunan gedung baru tersebut mengalami percepatan dibandingkan target awal. Pekerjaan yang semula dijadwalkan selesai pada minggu pertama Desember, kini diperkirakan rampung pada akhir November.

“Prinsipnya pembangunan gedung ini lebih maju daripada target sebelumnya. Harusnya minggu pertama Desember, ini akhir November sudah selesai. Karena ada beberapa catatan yang tidak prinsip, kalau bangunannya sudah selesai semua,” ungkap Nuryadi.

Meski pembangunan segera tuntas, perpindahan seluruh aktivitas kedewanan dari gedung lama di Jalan Malioboro Nomor 54 ke gedung baru di Jalan Kenari membutuhkan waktu tersendiri. Nuryadi menyebut, proses pemindahan direncanakan berlangsung pada Januari hingga Februari 2027. Penentuan waktunya juga akan mempertimbangkan tradisi penentuan hari baik menurut penanggalan Jawa.

Lebih dari sekadar tempat bekerja dan bersidang, Nuryadi ingin gedung DPRD tetap menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia menyebut, selama ini Sekretariat DPRD DIY telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan sejumlah ruang di gedung DPRD, termasuk pada hari libur.

Menurutnya, peminat peminjaman ruang cukup banyak sehingga pemanfaatannya perlu diatur agar kesempatan tersebut dapat diberikan secara bergantian. “Ini milik masyarakat semua. Boleh, gedung rakyat itu boleh saja. Bahkan Pak Yudi juga membuka ruang, sering digunakan teman-teman yang lain untuk pada waktu-waktu libur. Banyak,” kata Nuryadi.

Ke depan, penggunaan ruang di gedung baru juga akan diatur lebih lanjut oleh Sekretariat DPRD DIY, terutama terkait pembatasan waktu pemakaian. Pengaturan ini diperlukan agar masyarakat yang mengajukan permohonan dapat memperoleh kesempatan yang sama tanpa harus mengantre terlalu lama.

Nuryadi menegaskan, keterbukaan gedung DPRD juga berlaku bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan tertib dan tidak disertai tindakan perusakan.

“Di sana kan juga boleh masuk asal tertib. Kita ini lembaga rakyat sehingga boleh saja untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi aspirasi disampaikan sebagaimana kebiasaan orang Jogja,” ujarnya.

Ia menyayangkan apabila keterbukaan yang diberikan justru diikuti tindakan yang merusak fasilitas. Menurutnya, masyarakat boleh memanfaatkan gedung tersebut, tetapi tetap harus ikut menjaga keberadaannya.

“Kalau maunya datang merusak, ya kami berkeberatan. Kita kan terbuka, tetapi akhir-akhir ini banyak kegiatan yang tidak seperti yang kita harapkan. Prinsipnya ini milik rakyat, bukan milik saya,” tegasnya.

Humas Pemda DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *