Beranda / Nasional Dan Internasional / Masyarakat Banten Bergerak… Tolak Pemindahan Badak Jawa

Masyarakat Banten Bergerak… Tolak Pemindahan Badak Jawa

Banten, REDAKSI17.COM – Gelombang penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, semakin meluas. Kali ini, ratusan anggota organisasi masyarakat Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar Banten (BPPKB HDS) turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Aksi tersebut berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, dengan mendatangi Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Jalan Raya Labuan–Caringin. Massa yang hadir berasal dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari DPD, DPC, DPAC hingga ranting BPPKB HDS se-Kabupaten Pandeglang.

Kehadiran ratusan anggota BPPKB HDS bukan sekadar aksi unjuk rasa biasa. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menegaskan bahwa Badak Jawa atau Badak Cula Satu (Rhinoceros sondaicus) harus tetap dipertahankan di habitat alaminya, Ujung Kulon.

Bagi masyarakat Banten, keberadaan Badak Jawa bukan hanya menyangkut persoalan konservasi satwa langka. Hewan yang kini menjadi salah satu spesies paling terancam punah di dunia tersebut juga memiliki nilai historis, ekologis, serta menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang maupun Provinsi Banten.

Dalam aksi tersebut, Sekretaris DPC BPPKB HDS Kabupaten Pandeglang, HDS Amir Kuncir, menegaskan bahwa organisasinya menolak rencana pemindahan tersebut. Ia menyebut Badak Cula Satu sebagai simbol kebanggaan masyarakat Pandeglang sekaligus Provinsi Banten.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya tinggal diam ketika satwa yang telah lama menjadi bagian dari identitas daerah mereka terancam dipindahkan ke kawasan lain. Penolakan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa endemik Indonesia yang populasinya sangat terbatas.

Senada dengan itu, Jemmi selaku Ketua Pengawas BPPKB HDS DPAC Kabupaten Pandeglang juga meminta agar pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa keterbukaan kepada masyarakat. Ia menilai warga berhak mengetahui alasan, tujuan, serta hasil kajian ilmiah yang menjadi dasar rencana pemindahan tersebut.

BPPKB HDS juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat. Mereka menginginkan agar keselamatan badak, kesesuaian habitat, serta keberlanjutan program konservasi menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan apa pun diputuskan.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Didik Sujianto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Badak Cula Satu. Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diteruskan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Dalam pertemuan tersebut, Didik juga menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana relokasi Badak Cula Satu ke Alas Purwo. Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting dalam dialog antara perwakilan BPPKB HDS dan pihak pengelola TNUK.

Sebagai informasi, wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyampaikan gagasan tersebut dalam forum media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Gagasan tersebut disampaikan dengan alasan mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup Badak Jawa di habitat aslinya. Namun, rencana itu kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan sejumlah pihak yang berkepentingan dengan konservasi satwa tersebut.

Penolakan muncul dari berbagai kalangan di Banten, mulai dari pemerintah daerah, Kesultanan Banten, mahasiswa, masyarakat adat hingga organisasi kemasyarakatan. Bahkan, sebagian masyarakat Banyuwangi juga mempertanyakan kesiapan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru bagi Badak Jawa.

Di tengah berbagai pro dan kontra tersebut, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi Badak Jawa yang sangat kritis. Satwa ini hanya memiliki satu populasi liar yang diketahui, yakni di Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut masa depannya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam.

Pemindahan satwa langka bukanlah perkara sederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, kondisi kesehatan satwa, risiko selama proses pemindahan hingga kemungkinan dampaknya terhadap populasi yang tersisa.

Bagi masyarakat Pandeglang dan Banten, Ujung Kulon bukan sekadar tempat hidup Badak Jawa. Kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir bagi salah satu mamalia paling langka di dunia.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat Ujung Kulon, meningkatkan pengawasan kawasan, serta memastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar mengutamakan keselamatan badak Jawa.

Sebab, menyelamatkan Badak Jawa bukan hanya tentang mencari tempat baru untuk mereka hidup, tetapi juga memastikan rumah terakhir mereka tetap aman dan terlindungi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *