Foto: Dok. Bank Indonesia (BI)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Bank Indonesia terus memperluas ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 64,5% pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.
Di sektor ekonomi kreatif, 58,39% tenaga kerja adalah perempuan. Peran penting ini perlu diikuti keberdayaan yang setara, termasuk dalam literasi keuangan, pendapatan, akses terhadap layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, dan ruang pengambilan keputusan ekonomi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan perempuan yang semakin berdaya diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Filianingsih juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan.
Baginya, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan keuangan inklusif pun perlu dilakukan bersama-sama.
“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan” ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Hal ini disampaikan Filianingsih dalam Inclusion Talk ‘Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa.’ Gelaran ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta.
Pada momen tersebut, Bank Indonesia bersama Women’s World Banking (WWB) juga meluncurkan kajian ‘Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.’
Kajian yang diluncurkan pada hari ini dapat menjadi acuan para pemangku kepentingan dan para penggiat pemberdayaan perempuan, untuk bersama-sama memperkuat sinergi dalam upaya pemberdayaan UMKM khususnya pelaku UMKM perempuan.
Menteri PPA, Arifah Fauzi, menyampaikan pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Perempuan perlu memperoleh akses yang semakin luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Peningkatan akses tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional.
“Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan”, pungkas Arifah.
Bank Indonesia terus mendorong pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, yang mayoritas anggotanya perempuan.
Program yang telah dijalankan sejak 2021 tersebut kini direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
Kajian Bank Indonesia dan WWB menjadi bagian dari upaya memperkuat program agar semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Penguatan program antara lain diarahkan pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.
