Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kolaborasi menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah strategis membangun fondasi ekonomi DIY yang lebih inklusif, presisi, dan berbasis data. Melalui sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut, seluruh denyut aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat terpetakan secara utuh guna mendukung arah pembangunan ekonomi DIY yang lebih merata dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (13/05). Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, para bupati dan wali kota se-DIY, Kepala BPS kabupaten/kota, serta jajaran OPD terkait di lingkungan Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan, Pemda DIY memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE 2026 melalui sinergi lintas pemerintah daerah dan penguatan koordinasi bersama BPS. Menurutnya, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi DIY secara lebih akurat dan menyeluruh.
“Ketika Pak Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 6 persen, maka kita harus benar-benar memahami sektor ekonomi apa yang mampu menjadi pengungkit utama. Data yang presisi menjadi dasar penting agar kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran,” ujar Ni Made.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi DIY memiliki karakter yang khas dengan kekuatan pada sektor ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, pendidikan, pertanian, hingga usaha berbasis komunitas. Karena itu, SE 2026 diharapkan mampu memotret dinamika ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk perkembangan usaha digital dan usaha rumahan yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Ni Made, pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi, melainkan dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih adaptif sesuai karakteristik masing-masing wilayah di DIY.
“Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh dari jasa pendidikan dan pariwisata, ada yang kuat pada ekonomi budaya, industri kreatif, desa wisata, hingga kawasan penyangga bandara. Keragaman ini harus dibaca sebagai kekuatan pembangunan,” imbuhnya.
Ni Made juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan SE 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka. Ia menegaskan, sensus ekonomi bukanlah kegiatan perpajakan maupun pemeriksaan usaha, melainkan upaya bersama menghadirkan data ekonomi yang valid demi pembangunan yang lebih inklusif.
“Sensus ini adalah jalan agar seluruh pelaku ekonomi, sekecil apa pun usahanya, dapat terlihat, diakui, dan diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat Pemda DIY terhadap pelaksanaan SE 2026. Ia menjelaskan, BPS telah memulai pendataan usaha besar secara daring sejak 1 Mei 2026, sedangkan pendataan lapangan secara door to door akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Sonny, pola usaha masyarakat kini berkembang semakin dinamis. Banyak usaha yang berjalan dari rumah dan memanfaatkan platform digital sehingga tidak selalu terlihat secara fisik. Karena itu, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung hingga ke lingkungan permukiman warga.
“Kami ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata dengan baik, termasuk usaha rumahan dan usaha online. Kami mohon dukungan masyarakat DIY untuk memberikan jawaban secara jujur dan apa adanya. Seluruh data dijamin kerahasiaannya,” jelas Sonny.
Sonny menambahkan, data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui sosialisasi, penguatan koordinasi, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyukseskan SE 2026.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pemda DIY dan BPS DIY untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya kebijakan berbasis data menuju Indonesia Maju. Penandatanganan serupa turut dilakukan antara bupati dan wali kota se-DIY bersama BPS kabupaten/kota.
Acara dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah dinas, instansi, lembaga, dan pelaku usaha atas kontribusi aktif mendukung program Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 secara daring. Mitra yang mendapat apresiasi antara lain OJK DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Kesehatan DIY, Gapeksindo DIY, LLDIKTI Wilayah V DIY, serta Kanwil Kemenag DIY.
Humas Pemda DIY
