Beranda / Daerah / Dukung Sensus Ekonomi 2026, Sri Paduka Tekankan Kejujuran dalam Pendataan

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Sri Paduka Tekankan Kejujuran dalam Pendataan

Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pendataan lapangan door to door Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera dilangsungkan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Selain mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X berpesan agar BPS terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memberikan jawaban yang jujur dan akurat selama proses pendataan berlangsung, guna menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka saat menerima silaturahmi Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, pada Rabu (10/06) di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Menurut Sri Paduka, mewujudkan masyarakat yang teredukasi dan memiliki literasi yang baik merupakan salah satu cita-cita pembangunan di DIY. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran untuk memberikan data yang jujur dan akurat perlu terus diperkuat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Pelaksanaan sensusnya juga nanti menggunakan bantuan gadget kan? Memang harus seperti itu karena bisa real time. Tanya lalu input jadi bisa lebih efektif dan efisien. Tidak seperti dulu lagi, yang perlu ada pengolahan data manual,” ujar Sri Paduka.

Lebih lanjut, Sri Paduka juga berkoordinasi dengan BPS terkait pemadanan data kemiskinan di DIY. Melalui Manunggal Raharja (MR) yang tengah dipersiapkan sebagai ‘rumah besar’ sistem manajemen data penanganan kemiskinan di DIY, Sri Paduka menyebut platform ini dapat membantu BPS dalam memperoleh data kemiskinan secara by name by address, sehingga survei terkait kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.

Sebab, Manunggal Raharja mengintegrasikan data kemiskinan di level Pemerintah Daerah DIY juga kabupaten/kota se-DIY. Data kemiskinan yang diintegrasikan diupayakan agar dapat menggambarkan profil dan kondisi warga miskin secara jelas. Dengan harapan, ketika profilingnya jelas, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, memaparkan bahwa sekitar 4.000 petugas akan diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar, ia berharap pelaksanaan sensus ini mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat hingga level RT.

“Seperti yang disampaikan Bapak Wakil Gubernur, edukasi ke warga ini memang perlu, supaya mereka memberikan jawaban apa adanya, sehingga data itu bisa ter-capture dengan baik, dan bisa kita petakan terkait hasilnya nanti untuk perencanaan dan evaluasi,” jelas Endang.

Pada pendataan lapangan secara door to door ini, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk Usaha Mikro Kecil, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Endang menyebut, output yang dihasilkan lewat sensus ini salah satunya, yakni pemetaan usaha per wilayah hingga administrasi terkecil meliputi desa.

Menanggapi upaya pemadanan data kemiskinan, Endang menyambut baik koordinasi Sri Paduka melalui platform Manunggal Raharja. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengoptimalkan pengelolaan data kemiskinan agar selalu diperbarui dan akurat.

“Terkait kemiskinan, jadi kita mempunyai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang selalu di-update setiap 3 bulan, berkoordinasi dengan pendamping PKH, dengan Kemensos. Tetapi update yang sudah dilakukan pemerintah daerah itu juga bisa kita akomodir melalui pemadanan yang ada di BPS. Jadi nanti akan dikasih data balikan, misalnya seperti itu. Malah lebih bagus karena update itu kan dari semuanya, bisa 3 bulan, bisa mungkin sebulan, bisa tahunan, bisa semester. Dari semua lini kalau itu selalu di-update itu menjadi lebih bagus,” papar Endang.

Data yang akurat tentu akan membantu pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu, Endang menegaskan bahwa kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi saat pendataan juga memegang peranan penting.

Humas Pemda DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *