Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus memperkuat kemandirian fiskal sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat. Di tengah tantangan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemda DIY mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X, saat membacakan Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Rabu (10/9).
Dalam kesempatan tersebut, Sri Paduka menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD DIY atas berbagai masukan, saran, dan koreksi yang diberikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2025. Menurut Sri Paduka, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pemandangan umum yang telah disampaikan. Terhadap saran dan koreksi yang diberikan akan kami tindak lanjuti bersama dalam proses penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban APBD DIY ke depan,” ujar Sri Paduka.
Menjawab berbagai pertanyaan fraksi terkait perencanaan pembangunan, Pemda DIY menegaskan penguatan kemandirian fiskal dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan penetapan belanja yang efektif serta efisien. Di saat yang sama, Pemda DIY juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui pemanfaatan digitalisasi program dan kegiatan daerah yang dapat menjadi rujukan perusahaan dalam menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Pada Tahun Anggaran 2025, sejumlah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target, antara lain dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pemda DIY juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Dari sisi belanja, Pemda DIY memastikan anggaran diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu capaian penting adalah realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp981,211 miliar atau 98,12 persen dari total alokasi sebesar Rp1 triliun. Tingginya tingkat serapan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis keistimewaan di berbagai sektor.
Komitmen menghadirkan pembangunan yang berdampak juga tercermin dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sepanjang tahun 2025, Pemda DIY menjalankan 36 program dengan total anggaran Rp547,853 miliar dan realisasi mencapai Rp526,695 miliar. Program-program tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai perangkat daerah untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan dasar.
Di tingkat kalurahan, program Lumbung Mataraman dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Mandiri Pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dengan realisasi fisik mencapai 100 persen, program ini berhasil menggerakkan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis pemanfaatan tanah kas kalurahan.
Selain memperkuat aspek pembangunan, Pemda DIY juga terus menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Hingga saat ini, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah mencapai lebih dari 90 persen, melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemda DIY dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
Pemda DIY juga terus mendorong integrasi data sosial dan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting. Di samping itu, Pemda DIY menyambut baik dorongan pembentukan regulasi Jogja Smart Province serta memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kenakalan Remaja dan Anak Usia Sekolah yang berujung pada tindak pidana di ruang publik.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025,” ungkap Sri Paduka.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menyampaikan apresiasi atas jawaban yang telah disampaikan Pemda DIY. Menurutnya, seluruh rangkaian rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar serta menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DIY yang telah menyampaikan jawaban Gubernur DIY. Atas nama pimpinan dewan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih,” kata Budi.
Humas Pemda DIY
